Kawal Penanganan Covid-19, Gubernur Jambi Siap Dukung KPK

Kawal Penanganan Covid-19, Gubernur Jambi Siap Dukung KPK

Pemerintahan Provinsi

JAMBI – Gubernur Jambi Fachrori Umar menyatakan siap dukung KPK, dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan saat mengikuti Diskusi Interaktif KPK, dengan Gubernur se Indonesia secara virtual.

Baca juga : Pemprov Jambi Akui Belum Serahkan Semua Bantuan JPS ke Merangin

Diskusi ini dengan tema “Sinergi dan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” yang disiarkan di kanal YouTube KPK, Rabu (24/6).

Gubernur menyampaikan siap dukung KPK, dalam komitmen Pemerintah Provinsi Jambi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi itu, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sementara itu, Pj.Sekda Provinsi Jambi H.Sudirman, SH,MH diwawancarai usai acara menyatakan bahwa, pemerintah daerah telah mendapatkan masukan agar bersama-sama melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi.

“Hari ini kita melakukan diskusi dengan KPK, dan juga dari beberapa pembicara seperti BPKP. Kita selaku pemerintah daerah memperoleh masukan, terkait upaya bersama agar para gubernur lebih berhati-hati.” Katanya.

Walaupun dipahami bersama, bahwa KPK orientasinya sekarang ini adalah mengutamakan pada pencegahan. Dimana mereka mengawali dengan pendidikan korupsi, pencegahan korupsi, baru tindakan jika terjadi korupsi.

“Kita di wanti-wanti betul, selaku Kepala Daerah untuk mengawal dari awal dan jika menemukan dan kita kenali adanya persoalan di awal. Maka, kemudian kita pecahkan bersama. Jangan sampai kita justru mengabaikan aspek-aspek pencegahan dan itu yang paling diinginkan KPK,” bilangnya.

Karena sesuai dengan arahan presiden, juga bahwa letak pertama yang harus dikedepankan adalah pencegahan.

“Saat sekarang ini yang kita kawal bersama adalah bagaimana penanganan Covid-19 ini , yaitu masalah kesehatan, pemulihan ekonomi.” Ujarnya.

Tetapi, kata Sudirman ternyata ada beberapa kendala yang dihadapi dan skalanya nasional, yaitu tenaga medis perlu memperoleh insentif daerah.

Lihat juga video : Klik Disini

“Kenapa kemudian menjadi persoalan adalah regulasi di Kemenkes nya, yang masih banyak belum dipahami oleh daerah. Kemudian program yang kedua dari Jaring Pengaman Sosial adalah data-data,” bebernya.

Untuk itu, dalam setiap kesempatan, gubernur menyampaikan untuk terus membenahi data yang ada. (Red)