Dikritik Badko HMI, Johansyah : Gubernur Sudah Upaya Sesuai Prosedural

Dikritik Badko HMI, Johansyah : Gubernur Sudah Upaya Sesuai Prosedural

Berita Daerah Pemerintahan Provinsi

JAMBI – Terkait kritik dari Ketua Umum Badko HMI Jambi, Iin Habibi waktu lalu. Pemerintah Provinsi Jambi, sebut bahwa Gubernur Jambi dan jajaran sudah berupaya sesuai prosedur, dalam penanganan Covid-19 saat ini.

Hal ini disampaikan oleh oleh Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, Johansyah pada Dinamikajambi.com, Senin (11/05/2020).

Baca juga : Gubernur Dinilai Lamban Tangani Covid-19, Badko HMI : Mundur Saja, Itu Lebih Terhormat

Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa kritik dari Ketua Badan Badko HMI Jambi itu, ialah menilai bahwa gubernur Jambi lamban dalam penanganan Covid-19. Sehingga pasien Positif trus meningkat.

Menanggapi kritik dari Badko HMI tersebut, Johansyah menyampaikan bahwa Gubernur Jambi Fachrori Umar, dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, telah berupaya menangani Covid-19 di Provinsi Jambi secara prosedural.

Kata Karo Humas

Menurut mereka, upaya ini sudah dilakukan sebagaimana mestinya, baik dalam penanganan secara medis, maupun dalam Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net).

“Awal maraknya kasus Covid-19 di Indonesia, Gubernur bekerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, telah membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi. Supaya penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi lebih fokus,” katanya.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Maret 2020, Gubernur Jambi, juga sudah  mengeluarkan imbauan NOMOR: 765.A / SETDA.KESRAMAS-3.2/2020, tentang PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID -19).

Tak hanya itu, pada tanggal 17 Maret 2020, Gubernur Jambi juga memimpin Rapat Koordinasi Komunikasi Penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Pada saat itu, kata Karo turut juga hadir Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kapolda Jambi, Danrem 042/Garuda Putih, Kajati Jambi, Kabinda Jambi, para bupati/wali kota se Provinsi Jambi, dan instansi terkait diundang dalam rapat tersebut.

“Artinya, dari awal gubernur telah mengkoordinasikan penanganan Covid-19, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.” Jelasnya.

Gubernur Siapkan Rumah Sakit Rujukan Covid-19

Selain itu, gubernur  juga telah menetapkan rumah sakit rujukan, penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi.

Dari sisi penanganan medis, dari awal Gubernur Jambi dan Gugus Tugas mengkomunikasikan dengan Pemerintah Pusat tentang kekurangan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para medis dalam menjalankan tugas melakukan tindakan medis, baik bagi para Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun pasien positif Covid-19.

Begitu juga dengan kekurangan masker di Provinsi Jambi. Dengan koordinasi kepada Pemerintah Pusat, secara bertahap Provinsi Jambi mendapatkan APD yang memadai untuk para medis di Provinsi Jambi.

“Dari sisi anggaran, Gubernur Jambi mengalokasikan Dana Tak Terduga (DTT), senilai Rp 11 miliar yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi. Untuk digunakan dalam penanganan Covid-19,” bebernya.

Seiring dengan perkembangan kasus Covid-19 yang makin marak, bersama DPRD Provinsi Jambi, Gubernur Jambi beserta jajaran Pemprov menyepakati realokasi dan refocusing, atau pergeseran anggaran APBD Provinsi Jambi.

“Anggaran ini senilai Rp. 200 miliar untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi. Pergeseran anggaran yang cukup besar ini, tidak hanya ditujukan untuk penanggulangan secara medis. Akan tetapi juga untuk jaring pengaman sosial, yakni bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.” Paparnya.

Berikan Bantuan

Ia juga menambahkan, bahwa Pemerintah Provinsi Jambi juga akan memberikan bantuan senilai Rp.600.000, terdiri dari sembako senilai Rp. 350.000 dan uang tunai senilai Rp250.000, kepada 30.000 rumah tangga Penerima bantuan JPS Covid-19 di kabupaten/kota se Provinsi Jambi.

Bantuan ini akan diberikan untuk periode 3 (tiga) bulan, yakni Mei, Juni, dan Juli 2020.

Tidak berhenti di situ, Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD juga sedang dalam proses melakukan realokasi, dan refocusing atau pergeseran anggaran tahap kedua, untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi.

“Dengan memedomani SKB 2 menteri (Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia), dimana belanja barang dan jasa. Serta belanja modal di tiap OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dipotong 35%. Seluruh anggaran hasil pergeseran tersebut, akan dialolasikan untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi.” Ujarnya.

Salah satu upaya untuk menekan penyebaran Covid-19, gubernur juga menginstruksikan pembentukan Posko Terpadu Siaga Covid-19 di perbatasan Provinsi Jambi, dengan provinsi tetangga.

“Yakni di perbatasan Provinsi Jambi-Provinsi Sumatera Selatan, di perbatasan Provinsi Jambi–Provinsi Riau, dan perbatasan Provinsi Jambi–Provinsi Sumatera Barat.” Tegasnya.

Bersinergi Dengan Dunia Usaha

Johansyah membeberkan, gubernur juga bersinergi dengan dunia usaha, dalam menangani dampak Covid-19 ini.

Banyak bantuan mengalir dari dunia usaha, dan berbagai instasi yang diberikan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi.

Kemudian, bantuan itu disalurkan oleh gubernur dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, kepada masyarakat yang sangat terdampak. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban, dan kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat.

Untuk penambahan jumlah terkonfirmasi (positif) Covid-19 di Provinsi Jambi, ia menyebutkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan. Baik pengobatan maupun pencegahan.

Namun demikian, berbagai upaya dan kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, juga sudah dilakukan.

“Diantaranya tidak keluar rumah kecuali ada yang sangat mendesak, kalau keluar rumah selalu menggunakan masker, tidak berkerumun. Serta menjaga jarak fisik, dan cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sebelum masuk rumah.” Tambahnya.

Lihat juga video : Pasca 15 Pasien Positif Covid-19, Tim Gabungan TNI Polri di Merangin Patroli Peringatan

Jika tidak diikuti dengan kedisiplinan masyarakat, kata Johansyah tidak akan bisa memutus penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu, semua harus harus bersama-sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tersebut. (Red)