KPU Tunda Tahapan Pilkada, Ini Tanggapan Center HCE

KPU Tunda Tahapan Pilkada, Ini Tanggapan Center HCE

Berita Daerah Berita Politik

JAMBI – KPU Tunda Tahapan Pilkada, Direktur Media Center HCE akan hormati, dan tunggu sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum daerah Jambi.

Bagaimana tidak, dengan ditundanya tahapan Pilkada ini oleh KPU, tentu akan berdampak terhadap proses sosialisasi para Balonkada Pilgub Jambi.

Baca juga : Corona Terus Jadi Ancaman, KPU Tunda Tahapan Pilkada

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Keputusan KPU, ada beberapa tahapan Pilkada sementara ini ditunda.

Ruang lingkup penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 itu, meliputi pelantikan dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, PPDP, dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit). Serta pemutakhiran, dan penyusunan daftar pemilih.

Lalu bagaimana tanggapan dari para tim para bakal calon gubernur, yang akan berlaga di Pilgub Jambi mendatang, menyikapi surat edaran KPU RI tersebut ?

Nah, menanggapi hal tersebut Direktur Media Center H. Cek Endra, Adri SH pun ikut berkomentar, saat dikonfirmasi Dinamikajambi.com pada Minggu (22/03/2020).

Adri mengatakan, mengenai surat edaran tersebut, pihaknya belum mendapatkan informasi dari KPUD Jambi, terkait hal itu.

Lihat juga video : Banjir di Kota Jambi Makin Jadi

Untuk itu, hingga saat ini Direktur Media Center HCE ini masih menunggu informasi dan sosialisasi dari KPU Daerah mengenai surat edaran tersebut.

“Kita tentu sangat menghormati, itu penyelenggaranya di KPU tu. Tapi sampai saat ini, kami belum mendapat informasi. Mungkin KPUD belum sosialisasikan ke daerah itu. Jadi kami masih menunggu keputusan KPU itu, untuk kami pelajari,” jelas Adri melalui selulernya.

Disinggung soal sosialisasi kandidat ke masyarakat, di tengah imbauah pemerintah tentang wabah virus Corona ini ?

Dirinya menyebut belum melakukan sosialisasi apapun yang berskala besar, dan masih mengikuti aturan. Baik itu dari Presiden, Gubernur maupun Bupati /Walikota di Provinsi Jambi.

“Belum, kita masih biasa saja. Tidak ada melakukan yang berskala besar.” Imbuhnya. (Nrs)