36 Kasus KPK Dihentikan, Berikut Alasannya

36 Kasus KPK Dihentikan, Berikut Alasannya

Hukrim Nasional

JAKARTA – Sebanyak 36 Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), secara tiba-tiba dihentikan. Hal ini bukan tanpa alasan, ada beberapa pertimbangan dan landasan KPK mengapa penyelidikan puluhan kasus tersebut ditutup untuk sementara waktu ini.

Sebagaimana yang diketahui sebelumnya, Ketua KPK Republik Indonesia memutuskan untuk membatalkan penyelidikan 36 kasus korupsi.

Dikutip dari Pojoksatu.id Ketua KPK Firli Bahuri memutuskan, 36 perkara yang masih dalam tahap pembahasan dibatalkan sebagai bentuk mewujudkan tujuan hukum.

Jenderal bintang tiga ini, tidak patut diterima.

“Tujuan hukum harus terwujud, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tidak dapatkah perkara digantung tergantung untuk menakut-nakuti pencari kepastian hukum dan keadilan, ”kata Firli dalam pesan singkatnya, Jumat (21/2).

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini beralasan, perkara dalam pemeriksaan mundur lantaran tidak ditemuinya tindak pengadilan, tidak ada alat bukti yang cukup untuk dimajukan ke penyaringan penyidikan.

“Jika tidak ditindaklanjuti, masa iya tidak dihentikan. Justru jika tidak dikembalikan maka bisa disalahgunakan untuk pemerasan dan kepentingan lainnya, ”klaim Firli.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri memastikan, 36 perkara yang dipindahkan pada saat pemasangan tidak ada perkara yang besar atau yang menjadi perhatian publik. Seperti halnya RJ Lino, divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara hingga dugaan korupsi Bank Century masih terus berjalan.

“Jadi diproses jelas dan jelas. Bukan di NTB, bukan RJL, bukan Century, Sumber Waras, bukan. Kami meminta itu jelas dan jelas. Tapi perkara lain, ”kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2) malam.

Kendati demikian, Ali enggan menyetujui sepenuhnya.

Hanya menyebutkan jenis dugaan korupsi yang dibahas cukup beragam, mulai dari dugaan korupsi oleh Kepala Daerah, BUMN, kementerian hingga anggota DPR maupun DPRD.

“Untuk tahun 2020, jenis yang disetujui cukup beragam, yaitu yang terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian / lembaga, dan DPR / DPRD,” pungkasnya. (*)