Ingin Dapat Harga Sawit Maksimal, Ini Saran Pemerintah Untuk Petani di Jambi

Ingin Dapat Harga Sawit Maksimal, Ini Saran Pemerintah Untuk Petani di Jambi

Berita Daerah

JAMBI – Terkait keluhan di beberapa kalangan petani kelapa sawit di Jambi, yang menilai penetapan harga TBS dari Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Jambi, acap kali tak dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tak hayal, cibiran dan protes pun banyak yang dilontarkan, bahea pemerintah kurang memperhatikan nasib para petani di Provinsi Jambi.

Sebagaimana yang diketahui, terkadang hasil rapat Disbun Provinsi Jambi yang ditetapkan bersama pihak terkait lainnya setiap minggu, menuai berbagai konflik.

Pasalnya, harga yang ditetapkan bersama itu belum dirasakan oleh sebagian petani, meskipun ada yang memang ikut merasakan harga tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Jambi Agusrizal saat ditemui Dinamikajambi.com, Kamis (06/02/2020) angkat bicara.

Agusrizal menjelaskan bahwa harga yang ditetapkan bersama pihak terkait, dalam rapat yang dilakasanakan setiap minggunya tersebut, memang hanya dapat diraskan oleh Petani yang sudah membentuk suatu kelembagaan atau kemitraan dengan perusahaan dan pabrik.

“Hasil rapatkan yang kita laksanakan tiap minggunya bersama Pemerintah, Perusahaan, dan perwakilan kelompok tani setiap Kabupaten/Kota itu, berlaku bagi petani yang sudah bermitra saja. Kalau petani swadaya tergantung kepada siapa, dan bagaimana mereka menjualnya.” Jelasnya.

Baca juga : Disinyalir Pupuk Palsu, Hasil Panen Petani di Jambi Rendah

Oleh karena itu, bagi masyarakat yang belum bisa merasakan harga yang sudah ditetapkan tersebut, dianjurkan untuk membentuk sebuah kemitraan melalui koperasi yang ada di masing-masing kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Ia menambahkan, keuntungan bagi Petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani atau kemitraan ini, selain memperoleh harga yang maksimal juga dapat pembinaan langsung dalam mengurus tamannya, sehingga kualitas panennya sesuai dengan standar dari pabrik.

“Dengan demikian, Petani dapat harga yang layak, dan pabrik pun terjamin dengan buah yang dihasilkan dari Tamanan sawit tersebut.” Paparnya.

Selanjutnya bagaimana dengan petani yang belum bermitra, agar dapat membentuk suatu kelompok tani ? Agusrizal menyarankan agar masyarakat suatu desa itu, agar bisa mengusulkan kepada pemerintah.

Dengan usulan tersebut, nanti Pemerintah akan menurunkan tim untuk melakukan sosialisasi, dan menunjukkan kepada petani bagaimana caranya membentuk suatu kelembagaan.

“Nah petani tinggal membentuk kelompok, yang lahannya berdekatan yang luasnya sekitar 50 hektar. Nah kalau Petani ini sudah berkoporasi, nanti kita akan bimbing supaya dipaksa untuk bermitra dengan pabrik. Pabriknya yang kita paksa,” tuturnya.

Lalu, nanti petani yang sudah bermitra akan memperoleh harga, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan perusahaan.

“Jadi petani akan mendapatkan harga langsung dari pabrik, tidak lagi dimainkan oleh para tengkulak.” Ujarnya.

Setelah kemitraan itu dijalin, perusahaan pun akan membina para petani, agar hasil tanaman bisa lebih maksimal.

“Misalnya petani kekurangan pupuk, maka perusahaan akan mengupayakan pupuk tersebut untuk petani.” Imbuhnya.

Untungnya buat petani yang sudah bermitra, selain mendapatkan harga yang tinggi, buah yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi.

“Yang bisanya berat buah itu 100 kilogram 10 tandan, ketika sudah dibina dan dibimbing, bisa jadi berat 100 kilogram hanya 5 tandan buah. Petani untung, perusahaan pun untung.” Lugasnya. (Nrs)

 

Lihat juga video : Klik Disini