Pemerintah Hapuskan Tenaga Honorer, Di Dinas PU Provinsi Ada 300

Pemerintah Hapuskan Tenaga Honorer, Di Dinas PU Provinsi Ada 300

Berita Daerah Nasional Parlemen

JAMBI – Saat gelar Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Senin (20/01/2020) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Uji Petik Terhadap 300 pegawai honor PU.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Ansori saat dijumpai awak media jelang rapat internal paripurna di gedung dewan.

Pria yang akrab disapa bang Ojik itu menjelaskan, kedatangannya bersama anggota komisi III yakni untuk memastikan, kebenaran 300 pegawai honor yang ada di PUPR Provinsi Jambi tersebut.

Baca juga : Nasib Puluhan Pegawai K2 Tanjabbar Belum Jelas

“Kami ingin memastikan, pada saat pembahasan APBD yang lalu kan kita bahas secara menyeluruh, termasuk dengan jumlah pegawai honor di PU yang mencapai 300 orang. Dan itu sudah dibiayai oleh APBD,” kata bang Ojik.

Oleh karena itu, agar dan APBD yang dikeluarkan tepat sasaran, makanya dilakukan sidak ke Dinas PUPR, dengan mengabsen langsung seluruh pegawai honor tersebut.

“Apakah 300 itu memang sebesar itu gitu. Ternyata tadi sebagian besar dari 300 itu hadir, dan kita uji petik diabsen oleh anggota Komisi III, memang orangnya ada.” Jelasnya.

Baca juga : Polemik Jembatan Sugeng, Dewan Akan Tinjau Proyek 16 Milyar PU di Tanjabbar

Pembuktian tersebut, juga dilakukan berdasarkan KTP dari pegawai honor yang bersangkutan.

Sementara dilansir Detik.com dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementerian PAN-RB dan BKN sepakat untuk menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah.

Hal itu menjadi kesimpulan rapat kerja (raker) mengenai persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di ruang rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).

“Mohon dicermati mudah-mudahan bisa menjadi kesepakatan kita bersama,” kata pimpinan raker Komisi II Arif Wibowo. (Nrs)