Polemik Jembatan Sugeng, Dewan Akan Tinjau Proyek 16 Milyar PU di Tanjabbar

Polemik Jembatan Sugeng, Dewan Akan Tinjau Proyek 16 Milyar PU di Tanjabbar

Berita Daerah Berita Viral Parlemen

JAMBI – Polemik Pembangunan Mega proyek jembatan Sugeng, yang berlokasi di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi bulan-bulanan masyarakat.

Pasalnya, pekerjaan proyek yang dikerjakan PT Wijaya Kesuma Mandiri ini bersumber dari dana APBD provinsi, dengan dana sebesar Rp.16 Milyar. Namun hingga saat ini belum dapat di fungsikan oleh masyarakat.

Padahal sesuai dengan kontrak kerja jembatan tersebut sudah berakhir pada tahun 2019 lalu.

Selain itu, kondisi jembatan yang di gunakan sebagai jalur lintas sementara, sudah dalam kondisi miring.

Sementara itu, di lapangan pekerjaan mega proyek jembatan sugeng ini, juga dikerjakan hanya menggunakan alat molen manual biasa.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Ansori mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini, akan tinjau langsung ke lapangan.

“Dalam waktu dekat ini kita akan tinjau langsung ke lapangan, untuk melihat kondisi jembatan Sugeng ini. Nunggu persetujuan dari ketua dulu,” kata Ahmad Fauzi saat dijumpai awak media, di gedung DPRD Provinsi, Senin (20/01/2020).

Dirinya juga menjelaskan, bahwa sebenarnya pihaknya sudah ingin meninjau pada Sabtu kemarin (18/01), namun karena beberapa kendala, sehingga hal tersebut tak jadi dilakukan.

“Tapi secepatnya kita akan tinjau ke lapangan. Akan kita anggarkan. Kita akan lihat dan dengar langsung penjelasan dari masyarakat, karena jembatan Sugeng ini kan menelan Anggra Rp. 16 miliyar.” Tegasnya.

Selain itu, banyak juga pembangunan proyek PU yang tidak sesuai di lapangan akan dilakukan pengawasan. Karena sangat disayangkan, anggaran milyaran rupiah yang dikeluarkan terbuang sia-sia jika tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Baca juga : Proyek PU Provinsi Tak Terurus, Jembatan 16 Milyar Di Tanjabbar Terbuang Sia-sia

“Ini juga kita dorong, agar anggaran proyek di PU itu dimanfaatkan, untuk mengawasi proyek-proyek itu. Sayang uang rakyat kan. Sementara publik juga cukup tinggi, tuntuanya pada anggota dewan.” Jelasnya.

Untuk itu, selaku anggota DPRD Provinsi Jambi, Fauzi akan bekerja dan mendengar semua yang menjadi keluhan dari masyarakat, untuk disampaikan.

“Oleh karena itu, Komisi III menekankan agar pelaksanaan 2020 ini bisa dijalankan secara tepat waktu, dan kualitasnya ditingkatkan. Termasuk juga kebijakan-kebijakan perpanjangan itu kami pertanyakan,” tandasnya. (Nrs)