Tanggapi Putusan MK Nomor 18, LPKNI Jambi : Debt Collector Bukan Juru Sita

Tanggapi Putusan MK Nomor 18, LPKNI Jambi : Debt Collector Bukan Juru Sita

Berita Daerah Berita Viral Hukrim

JAMBI – Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan aturan baru, dimana pihak perusahaan kreditur atau leasing, tidak lagi diperbolehkan mengeksekusi penarikan Kendaraan Konsumen secara paksa. Akan tetapi harus melalui pihak pengadilan, dan didampingi oleh pihak kepolisian setempat.

Hal ini dituangkan dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, beberapa waktu lalu.

Dikutip dari Gridmotor.id Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perusahaan kreditur, atau leasing tidak bisa asal tarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti motor atau mobil secara sepihak.

MK menyatakan, leasing harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.

“Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,” demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Jambi, Kurniadi angkat bicara.

Kurniadi mengatakan peraturan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, sudah seharusnya dikeluarkan, guna untuk menjadi pegangan kepada konsumen, sehingga tak lagi diresahkan oleh para Debt Collector yang merampas kendaraan secara paksa.

“Pada intinya tugas Debt Collector hanya sebagai juru tagih, bukan juru sita. Debt Collector dilarang mengeksekusi, lecuali bila si konsumennya menyerahkan jaminannya secara suka rela,” kata Kurniadi saat dikonfirmasi Dinamikajambi.com melalui selulernya, Minggu (12/01/2020).

Ia menambahkan, bila konsumennya tidak rela menyerahkan jaminannya, maka tidak boleh dipaksa oleh Debt Collector.

“Karena ini sudah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, dengan arti lain perampasan,” jelasnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan aturan tersebut, pihak Finance atau perusahaan tidak lagi seenaknya menyuruh Debt Collector untuk menarik paksa kendaraan konsumen.

“Maka caranya pihak Finance harus mengajukan permohonan Eksekusi ke pengadilan, dengan melengkapi surat perjanjian, Akte Fidusia, Sertifikat Fidusia, Surat peringatan 1, 2 dan ke 3 serta pendampingan dari pihak kepolisian Polres, Polresta dan Polda.” Tandasnya.

Oleh karena itu, Ketua LPKNI Jambi itu saat setuju, dengan diputuskan aturan MK tersebut. (Nrs)