Korupsi Dana PLTMH, Mantan KPA Dinas ESDM Provinsi Ditahan

Berita Daerah Hukrim

P- Negara Rugi 2,6 Milliard

SAROLANGUN,- Mantan Kuasa Penguna Anggaran (KPA) di dinas ESDM Provinsi Jambi bernama Masril (54) warga yang tinggal di Perumahan Griya Mayang Asri Blok IX No 27 RT 12 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Dan Sayfri Kamal (52) selaku rekanan Direktur utama PT Aledino Cahaya Syafira, warga Jalan Nenas No 2 RT 002 Kelurahan Jadi Rejo Kecamatan Suka Jadi Kota Pekan Baru Riau ditahan oleh Polres Sarolangun.

Penahanan Terhadap Dua orang ini setelah Penyidik Polres Sarolangun secara resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus pembangunanan PLTMH yang berlokasi di Desa Bathin Pengambang Kecamtan Batang Asai yang dikerjakan pada 2016 lalu dengan pagu anggaran Rp 3.438.250.000,- Miliar APBD Provinsi Jambi.

Akibat ulah kedua tersangka ini Negara dirugikan Rp 2.652.093.273,00 Miliar. Sementara pembangunan PLTMH yang dibangun di Kecamatan Batang Asai hingga saat ini tidak dapat dimamfaatkan oleh masyarakat setempat.

Dalam keterangan pers Jumat (13/12) Kapolres Sarolangun AKBP Deni Heryanto didampingi Kasatreskrim AKP Bagus menerangkan kasus tersebut sudah disidik oleh Penyidik Unit Tipikor Polres Sarolangun dan kini sudah tahap masuk tahap P21.

“Saat ini dua tersangka yang ditetapkan dalam berkas yang berbeda yakni KPA dari Dinas ESDM Provinsi dan Direktur Utama rekanan selaku pemenang tender proyek, “kata Kapolres kepada sejumlah awak media

Pembangunan PLTM di Bathin Pengambang Kecamatan Batang Asai ini merupakan anggaran Provinsi Jambi tahun 2016 di dinas ESDM dengan pagu Rp 3.438.250.000,- Miliar dan nilai Hps nya Rp 3.436.768.000,- Miliar. Saat itu dalam proses pelelangan PT Aledino Cahaya Syafira ditunjuk sebagai pemenang tender dengan surat perjanjian kontrak Nomor : 09/SP/PLTMH-SRL/ESDM-5/IX/2016 tertanggal 1 September 2016 dan tersangka Sayfri Kamal selaku Direktur utamanya.

“Pekerjaan ini sesuai kontrak dikerjakan mulai September 2016 sampai 1 Desember 2016 atau 101 hari kelender,”jelas Kapolres.

Dalam perjalanan pekerjaan yang dimaksud surat perjanjian kontrak ini juga sempat dilakukan addendum dan penyelesaian seluruh pekerjaan ditambah dari 101 hari kelender menjadi 117 hari kelender.

“Hingga habis masa kontrak kerja ternyata pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan juga tidak selesai sebagaiamana yang dijanjikan sesuai kontrak kerja, “Jelas Kapolres

Dari hasil pemeriksaan kata Kapolres, tersangka Sayfri Kamal mengakui dirinya hanya selaku Direktur utama PT Aledino Cahaya dan perusahaan miliknya dipinjamkan kepada M Raviq selaku pelaksana dilapangan. Dan tersangka juga memberikan surat kuasa kepada M Raviq untuk mengikuti proses pembuktian lelang.

“Tersangka mengaku meminjamkan perusahaannya kepada saudara M Raviq tanpa menggunakan surat perjanjian atau melibatkan notaris dan KPA juga mengetahui akan hal ini, ”Beber Kapolres

Selaian itu berdasarkan alat bukti sampai habis progres pekerjaan yang dilakukan itu pekerjaan juga tidak selesai dilaksanakan. Dan laporan dari konsultan pengawas progres pekerjaan yang dilakukan PT Aledino Cahaya Syafira sampai tanggal 25 Desember 2016 hanya 75,02 Persen.

“Pencaiaran tahap pertama pada 28 september 2016 sebesar 20 persen sebagai uang muka sebesar Rp 673.360.000, juta. Dan pada 29 Desember 2016 mengajukan pencairan tahap kedua sebesar 100 persen senilai Rp 2.693.440.000 miliar. Padahal progres pekerjaan belum seratus persen,”cetusnya.

Saat ini kondisi PLTM yang dibagun tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Selaian itu mesin yang digunakan juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah dituangkan dalam kontrak kerja.

”Berdasarkan hasil audit PKN oleh BPKP tanggal 09 Desember 2019 bahwa atas tindak yang dilakukan oleh para tersangka mengakibatkan Negara mengalami kerugian Rp 2.652.093.273. Miliar,”pungkasnya.(Ajk)