Diskriminasi Itu Bernama Kekerasan Terhadap Perempuan

Kolom Opini

JAKARTA – Pada tahun 1992, penegasan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan momentum penting bagi advokasi gerakan penegak hak-hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan. Konsep hak asasi manusia ditegaskan oleh komite PBB yaitu tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari dasara persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Diskriminasi terhadap perempuan juga berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditunjukkan terhadap sosok perempuan.
Akibat dari tindakan-tindakan tersebut, mengakibatkan kerugian fisik, mental dan seksual atai penderitaan atau ancaman, atas tindakan tersebut atau kekerasan/paksaan dan perampasan kebebasan (Jurnal Perempuan 45)
Defi Uswatun mengatakan bahwa kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan sampai saat ini masih menjadi isu yang hangat untuk dibicarakan, hal ini tidak hanya dibicarakan dalam tingkat nasional, namun juga dalam tingkat internasional.

Kekerasan yang dialami perempuan berawal dari budaya patriarki dalam pemahaman tentang superioritas laki-laki terhadap perempuan. Ditambah dengan munculnya beragam pemahaman terhadap teks-teks agama yang diyakini sebagai pelegitimasi terhadap superioritas laki-laki. Diskriminasi juga diyakini sebagai pengaruh kekerasan dan hampir terjadi dalam setiap bidang kehidupan.

Catatan tahunan komisi nasional perempuan pada tahun 2018 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 14%. Jumlah kasus KTP 2019 sebesar 406.178, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimanapun.

Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KTP di ranah komunitas/publik dengan persentase 28% (3.915) dan terakhir adalah KTP di ranah negara dengan persentase 0.1% (16). Dari catatan tahunan komnas perempuan dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terus meningkat .
Pada era digital sekarang, kekerasan terhadap perempuan juga semakin tidak terkontrol. Dimana kemajuan teknologi yang seharusnya media informasi, belajar dan lain-lain salah digunakan.

KTP dalam media sosial meski tergolong baru akan tetapi jumlahnya sangat cepat meningkat. Cyber harassament merupakan kekerasan yang terjadi di ranah digital atau dunia maya, seperti di surat elektronik, teks, foto, media sosial dan platform lainnya. KTP yang terjadi di dunia maya meliputi pesan seksual, penghinaan, ancaman fisik,, penyebaran konten pribadi, hingga ujaran kebencian.

Kekerasan seksual dalam media sosial kerap terjadi atau dialami oleh orang-orang disekitar kita. Tanpa disadari korban dan pelaku sangat berdekatan. Bahkan kita sering tidak mengetahui apakah kita sudah termasuk korban atau pelaku. Banyak korban tidak berani melapor bahkan menutup rapat-rapat karena takut akan mendapat stigma buruk dalam lingkungan masyarakat. Dewasa ini tingkat moralitas manusia sudah sangat menurun, terutama pada kalangan anak–anak dan dewasa. Media sosial yang sudah tidak terkontrol menjadi alat yang digunakan untuk melakukan hal-hal yang diluar kenalurian.

Beberapa contoh kekerasan terhadap perempuan dalam media sosial adalah spamming, pelecehan seksual, verbal, doxing dan akun palsu. KTP yang paling sering bermunculan di media sosial adalah kekerasan verbal. Mulai dari yang isinya fitnah, chat seksual, sampai pada bullying, dan paling ironisnya adalah bahwa pelaku tidak sadar kalau dia sudah melakukan kekerasan verbal terhadap orang lain.

Kekerasan Verbal dianggap adalah hal yang wajar atau biasa. Padahal efek buruknya terhadap kehidupan sangat fatal. Bisa kita lihat dampak kekerasan verbal dalam sosial media kedepan bagi generasi selanjutnya. Kita sebagai generasi muda harus membangun kesadaran dalam pengunaan media sosial. Mari gunakan nalar dan akal sehat yang semestinya .

Harus kita sadari bersama bahwa kekerasan terhadap perempuan kian memburuk. Situasi yang sangat urgen ini memerlukan strategi pengorganisiram bersama yang dikonsolidasikan mulai dari akar rumput yang merupakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai pemuda dalam kehidupan masyarakat. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan tetap konsisten menyuarakan ‘hentikan kekerasan terhadap perempuan’.

Kampanye 16 HAKTP di lakukan dalam rentan tgl 25 November-10 Desember. Untuk itu Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan harus menjadi concern bersama untuk menyuarakan persoalan kekerasan terhadap perempuan yang beragam di masing-masing daerah atas kondisi ekonomi, sosial, dan budaya, serta situasi politik setempat.

Jakarta, 09 Desember 2019

Penulis : Burju Silaban (Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Pengurus Pusat GMKI Masa Bakti 2018-2010)