Divonis 2,5 Tahun Penjara, Asiang Alergi Bekerjasama Dengan Dewan

Daerah Hukrim

JAMBI – Terdakwa Joe Fandy Yusman alias Asiang, merasa kecewa dengan keputusan hakim yang menyebut dirinya, ikut terlibat dalam kasus korupsi ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 lalu.

Hal ini disampaikan oleh Kuasa Hukum Asiang, Farizi saat diwawancarai awak media usai sidang, Selasa (10/12/2019) petang.

Sebelumnya diketahui, dalam putusan Majelis Hakim PN Tipikor Jambi, usai melaksanakan sidang 15 saksi anggota DPRD Provinsi periode 2014-2019, Selasa (10/12) Joe Fandy Yusman alias Asiang dijatuhkan vonis dengan pidana penjara 2, 5 tahun, dan denda Rp250 juta rupiah.

Atas putusan itu, Hakim Ketua mengatakan bahwa Asiang wajib membayar denda tersebut.

“Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan penjara 4 bulan,” sebut hakim ketua, Selasa (10/12/2019).

Selain itu, dalam putusan hakim juga disebut, hukuman tersebut dapat dipotong dari jumlah masa tahanan selama ini.

Atas putusan tersebut, Asiang terbukti secara sah dan ikut serta, dalam tindak pidana korupsi ketok palu RAPBD 2017-2018 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Farizi selaku Kuasa Hukum terdakwa Asiang, menegaskan kliennya dari awal tidak terima, jika dikatakan bekerjasama dengan DPR dalam kasus Korupsi ketok palu RAPBD 2017-2018 lalu.

Menurutnya, Asiang memang mengaku membantu meminjamkan uang untuk kebutuhan ketok palu tersebut, bukan bekerjasama dengan dewan.

“Karena beliau merasa tidak bekerja sama dengan dewan. Beliau mengakui pernah membantu, sampai anggota dewan itu mendapat uang. Beliau merasa kecewa. Dia alergi jika dibilang kerjasama dengan dewan.” Katanya.

Ia menambahkan, Asiang juga tak mengatakan dirinya tidak bersalah, akan tetapi terdakwa swasta dalam kasus ketok palu itu heran, mengapa ia disebut bekerjasama deang dewan.

“Poinnya adalah, kok saya bekerjasama dengan dewan, padahal saya menghindari dewan. Nah gitu loh maksud terdakwa, kurang lebih seperti itu.” Jelasnya.

Untuk itu, langkah apa yang akan dilakukan kedepan, Farizi akan berkoordinasi dengan Asiang terlebih dahulu. Apakah akan dilakukan banding atau tidak.

“Untuk kedepannya langkah apa yang akan dilakukan, saya akan tanya terdakwa dulu. Dan beliau juga pasti akan tanya ke saya, karena beliau belum mengerti bahasa hukumnya seperti apa,” paparnya.

Ia juga menyebut, dalam hal ini terdakwa diberikan waktu selama satu Minggu untuk menentukan sikap. Jika tidak ada tanggapan, makan dinyatakan menerima.

“Jadi untum saat ini kami akan mengkaji ulang dulu, langkah apa yang akan kita lakukan. Kalau kita minta banding, hakim akan melakukan banding.” Imbuhnya. (Nrs/Paw)