Grafik

Dari 2015 , Pelayanan Publik Kabupaten Kerinci Mentok di Zona Kuning

Berita Jambi

JAMBI – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jambi, adakan pertemuan dengan insan pers Provinsi Jambi, Selasa (10/12/2019).

Pertemuan yang digelar di kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi, yakni guna menyampaikan penilaian, terhadap kepatuhan pelayanan publik di setiap instansi pemerintah selama tahun 2019.

Pada kesempatan ini, Kepala Ombudsman RI perwakilan Jambi, Jafar Ahmad menyampaikan bahwa yang menjadi penilaian mereka, ialah terkait pelayanan ini dengan urusan administrasi dan sebagainya.

“Contoh misalnya di kantor dukcapil saat urus KTP dan KK, urusannya ya tidak harus lama, dan fasilitasnya juga harus terpenuhi. Mulai dari tempat duduk, AC dan fasilitas lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat saat berurusan. Begitu juga dengan kantor-kantor yang lain,” kata Jafar.

Untuk itu, dari penilaian Ombudsman RI perwakilan Jambi selama tahun 2019 ini, terpantau empat kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang masuk ke dalam Zona Kuning, atau masih belum maksimal.

Adapun empat kabupaten/kota tersebut, yakni Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Merangin.

Itu artinya, empat kabupaten/kota ini masih kurang baik pelayanannya, dan perlu untuk ditingkatkan lagi di tahun yang akan datang.

“Kuning bukan berarti tidak baik, tapi perlu ada peningkatan lagi agar menjadi lebih baik.” Ucapnya.

Oleh karena itu, Kepala Ombudsman RI perwakilan Jambi itu berharap, untuk kabupaten kota yang masuk ke zona kuning, kedepannya dapat meningkatkan lagi pelayanan publiknya.

“Kabupaten/kota yang nilainya sangat baik agar bisa ditingkatkan lagi, yang belum kami berharap pelayanannya bisa diperbaiki dan ditingkatkan.” Imbuh Jafar.

Mengejutkan lagi, Diantara Provinsi Jambi, dan 11 Kabupaten/Kota tersebut, ada satu daerah yang masih sangat terbilang rendah pelayanan publiknya.

Seperti yang terlihat dalam grafik penilaian kepatuhan Ombudsman RI perwakilan Jambi, dimana Kabupaten Kerinci sejak tahun 2015 hingga 2019, belum pernah masuk ke dalam Zona hijau.

Dari grafik tersebut, Kabupaten Kerinci pada tahun 2015 dan 2016, masuk ke dalam Zona Merah (tidak baik) dengan persentase 36,03 dan 50,6. Selanjutnya di 2017-2019 naik sedikit, ke zona kuning dengan persentase 59,03, 78,04, dan 80,13.

Saat ombudsman RI perwakilan Jambi menggelar pertemuan, bersama insan pers di Jambi

Dengan demikian, selama 4 tahun ini Kabupaten Kerinci, pelayanan administrasi yang masuk dalam penilaian Ombudsman RI perwakilan Jambi, masih perlu dilakukan peningkatan secara signifikan. Meskipun, setiap tahunya selalu mengalami peningkat.

Untuk diketahui, warna merah, kuning dan hijau itu merupakan standar penilaian, Ombudsman RI perwakilan Jambi, terhadap kepatuhan pelayanan publik Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.(Paw)