Efek Undang Undang, Biota Nelayan Tradisional Tanjabbar Terancam

Pemerintahan Tanjab Barat

TANJABBAR – Sebagai Kabupaten Persisir, Tanjabbar merupakan wilayah perairan yang selama salah satu daerah penghasil produksi ikan dipropinsi Jambi.

Namun, sejak beberapa tahun terakhir Produksi ikan dari nelayan ini terus mengalami penurunan termasuk juga budidaya ikan nya.

Hal ini dampak dari Undang undang 23 tahun 2014 , yang mana sangat membatasi ruang gerak Kabupaten. karena kewenangan terhadap laut sudah tidak ada lagi.

Pemberlakukan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya di bidang kelautan dan perikanan, sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu fitur yang berani dari undang-undang baru itu adalah mengambilalih kewenangan pemerintah Kabupaten dalam mengelola urusan kelautan dan perikanan yang kemudian wewenang itu ditransfer ke pemerintah pusat dan provinsi.

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab tujuan menganalisis implikasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap kelembagaan, personil, keuangan, pelayanan publik serta bimbingan dan pengawasan pada bidang kelautan dan perikanan di pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota), menganalisis implikasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap beberapa peraturan dan perundang undangan tentang kelautan dan perikanan lainnya yang relefan dan masih berlaku.

Secara umum, UU Pemerintahan Daerah menarik secara signifikan kewenangan pengelolaan SDA kelautan dan perikanan dari kabupaten/kota. Perubahan yang sangat drastis terjadi pada sektor kelautan di mana UU Pemerintahan Daerah tidak menyisakan satu kewenanganpun kepada kabupaten/kota untuk pengelolaan sumberdaya laut.

Desentralisasi pengelolaan sumberdaya laut hanya sampai di tingkat provinsi. Tidak seperti di sektor kelautan, pada sektor perikanan, Kabupaten/kota masih memiliki kewenangan sekalipun lebih banyak untuk urusan pemberdayaan nelayan kecil. Urusan lainnya adalah pengelolaan dan penyelanggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan menerbitkan izin perikanan budidaya. Kewenangan yang diberikan ke provinsi banyak menyangkut perizinan selain pengawasan sumberdaya perikanan.

Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Tanjung Jabung Barat, Netty Martini mengatakan ruang gerak Kabupaten mulai dari jarak 0 sampai 12 mil laut saat ini sudah dikuasai oleh propinsi.

Kata Netty, dipropinsi Jambi Kabupaten Tanjabbar dan Tanjabtimur merupakan Kabupaten yang mempunyai laut. Namun sejauh ini propinsi pun tidak mempunyai cukup dana dalam memfasilitasi seluruh Kabupaten yang mempunyai laut.

” Toh mereka ( propinsi) tidak mampu membiayai kita. Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebenarnya bisa membiayai. Namun tidak ada kewenangan nya, saya tidak boleh menganggarkan yang bukan kewenangan kita.” Ujar Netty.

” Seperti perikanan tangkap dilaut sangat susah, kita hanya boleh daya tangkap nya hanya diwilayah perairan umum Kabupaten saja.” Ungkap mantan Kepala dinas Perkim Tanjabbar ini.

Selain itu kata Netty, bukan penurunan produksi tangkapan nelayan seperti ikan saja. Namun salah satu daya tangkap nelayan seperti jenis kerang sudah juga mulai langkah.

” Ini merupakan Efek dari Undang Undang 23 tahun 2014, yang mengancam nelayan tradisional.” Beber nya.

Ia menyebut, sektor yang diandalkan saat ini merupakan hasil dari laut, hal ini tak lepas instruksi presiden Jokowi dalam mengerakan poros maritim dunia

” Kenapa poros maritim kayak gini, kalau produksi hasil laut menurun terus. 0 sampai 12 mil laut itu sudah wewenang propinsi, kalau di atas 12 mil itu pusat. Kalau dulu 0 sampai 4 mil izinnya masih wewenang Kabupaten, namun sekarang kita tidak bisa mengatur laut kita lagi.” Terang Netty.

Diakui Netty, jika biota dan daya tangkap tradisional Nelayan Tanjabbar saat posisi nya memang sedang terancam.

Dengan menurunnya dan terancamnya daya tangkap nelayan Tanjabbar, ia dengan tegas mengatakan, seharusnya propinsi sudah membuat peraturan daerah (Perda) tentang izin wewenang daya tangkap nelayan dilaut.

” Propinsi kita lihat tidak bergerak dalam hal ini, seperti tidak ada orang disitu, seharusnya mereka buat perda 0 sampai 4 mil dan 0 sampai 12 mil itu bagaimana aturannya.” Tegasnya.

(hry)