Gara-gara Verifikasi Media, Dewan Pers Terus Didatangi Wartawan

Berita Daerah Berita IWO

JAMBI – Kabar verifikasi media oleh Dewan Pers saja yang dapat bekerjasama dengan pemerintah, tampaknya benar-benar menyebar masif. Selain membantah kabar tersebut, Dewan Pers mengaku terus didatangi wartawan dari berbagai daerah.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun saat memberikan materi pada pertemuan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2019, Kamis (28/11/2019) pagi di Ruang Pola Kantor Gubernur. Bilangnya, berita bohong atau hoax akhirnya menerpa Dewan Pers (DP) yang sejatinya memerangi hoax tersebut.

“Saya sendiri, korban berita bohong, hoax tersebut,” katanya di sela-sela pemaparan.

Hendry yang pernah menjadi wartawan Kompas itu mengatakan, sejak kabar verifikasi media yang terdaftar di DP saja yang dapat bekerjasama dengan Humas Pemerintah, pihaknya dibanjiri pertanyaan dan terus didatangi wartawan dan media.

Apalagi, terkait upaya BPK untuk menyortir kerjasama publikasi media yang tak terdaftar di DP, membuat ‘Rumah Besar’ pers itu menjadi sorotan.

“Banyak sekali pertanyaan. Dewan Pers itu kedatangan teman-teman dari daerah, provinsi, kabupaten bisa 1 minggu itu 2 kali. Ini aja di kantor ada dari Sungai Penuh. Kemudian ada juga dari kabupaten lain. Tapi kebetulan saya disini,” terangnya.

“Mereka bertanya, bagaimana menjalin kemitraan? Karena tadi ada hoax itu, hanya dengan terverifikasi, hanya dengan terverifikasi. Jadi, di forum ini saya katakan, silahkan bekerjasama. Keputusan sepenuhnya ada di pemerintah provinsi, kabupaten,” katanya.

Bilang pria berkacamata ini, media sejatinya berdasarkan UU Pers, memiliki badan hukum. Kemudian ada penanggung jawabannya. Ada alamatnya.

“Sehingga kalau masyarakat komplain, tau alamatnya kemana,” terangnya.

Ditambahkan Hendry, polemik kemitraan media ini juga berdasarkan kejadian di daerah seperti Bengkulu dan Tambraw, Papua Barat. Ia mencontohkan kasus media yang tidak terbit lagi.

“Dicari alamatnya, tidak ada. Penanggung jawab, tidak ada. Ganti rugi, bayar,” katanya.

Hendry mengulangi lagi, bahwa pola kemitraan humas dan media, dikembalikan ke masing-masing pemerintah. Humas silahkan bermitra dengan media, untuk publikasi program dan kegiatan pemerintahan yang ada.