Mundurnya Sekda Dinilai Pengamat Sebagai Salah Satu Kegagalan Fachrori

Daerah Provinsi

JAMBI – Kabar mundurnya M. Dianto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, tampaknya terus berkembang dikalangan masyarakat. Apalagi hal ini sudah dibenarkan oleh Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Husairi pada Rabu kemarin (13/11/2019).

Seperti yang disampaikan Husairi sebelumnya, bahwa setelah SK pemberhentian tersebut keluar, nantinya M. Dianto akan menjadi pejabat fungsional Widyaiswara tingkat utama.

Dirinya juga menjelaskan bahwa Hasil jabatan fungsional itu, sebelumnya sudah keluar sejak 2 minggu lalu.

“Nanti ada dua SK yang keluar, yakni SK pemberhentian Sekda dan pengangkatan Widyaiswara Utama yang diproses di Sekretariat negara melalui Kemendagri,” kata Husairi.

Menanggapi hal tersebut, Akademisi UIN STS Jambi, Bahren Nurdin menyebut bahwa mundurnya M. Dianto sebagai Sekda Provinsi Jambi, adalah bentuk kegagalan Fachrori Umar selaku Gubernur Jambi dalam memimpin roda Kepemerintahan di Provinsi Jambi ini.

“Disini saya melihat, bahwa ini adalah salah satunya barometer kegagalan kepemimpinan Fachrori Umar,” ujar Bahren saat dikonfirmasi Diamikajambi.com melalui selulernya, Kamis (14/11/2019) malam.

Walaupun dirinya melihat, mundurnya Dianto itu adalah hak dari pribadinya. Akan tetapi, ia memastikan bahwa dalam kasus ini dapat dilihat adanya ketidak harmonisan antara atasan dan bawahan di roda Kepemerintahan Provinsi Jambi. Yakni, Sekda dan Gubernur.

Karena menurutnya, Dianto adalah figur seorang birokrat tulen yang memulai karirnya di dunia kepemerintahan dari bawah, hingga saat ini menjadi pejabat Aparatur Sipil Negera (ASN) tertinggi di Provinsi Jambi. Tentu sebelum mengambil keputusan mundur, sudah dipikirkan matang-matang olehnya (Dianto).

“Saya rasa, orang seperti M. Dianto yang memang seorang Birokrat tulen, saya rasa dia sudah sangat mempertimbangkan sebelum memutuskan mundur. Salah satunya adalah ketidak harmonisan, ketidak  sejalanannya dengan Gubernur, membuat dia memilih untuk mundur” jelasnya.

Pria yang juga merupakan pengamat politik Jambi ini menyebut, bahwa mundurnya M. Dianto sebagai sekda akan memberikan dampak yang cukup besar bagi kepemerintahan Provinsi Jambi, salah satunya yakni mengganggu proses penandatanganan program kerja gubernur kedepannya.

“Sekda itu memegang peran yang sangat penting di roda Kepemerintahan dan organisasi Provinsi Jambi. Kalau sekdanya bermasalah, saya rasa banyak sedikitnya itu cukup terganggu. Dari sisi tandatangan, dari sisi banyak hal saya rasa,” paparnya.

Tidak hanya itu, Bahren juga melihat roda Kepemerintahan Provinsi Jambi sejak kasus suap RAPBD 2018, yang menyeret Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifki dan beberapa pejabat lainnya, membuat Jambi semakin kacau balau. Apalagi, saat ini jelang pengesahan anggaran tahun 2020 mendatang, muncul masalah baru dengan mundurnya Dianto sebagai sekda.

Tak ayal, hal ini pun menjadi ketakutan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jambi, bagaimana Jambi kedepannya. Belum lagi antara legislatif dan eksekutif saat ini terjadi kisruh, dan keharmonisan keduanya pun dipertanyakan. Ada apa dengan republik ini?

Untuk itu, pengamat Jambi itu meminta, supaya pemerintah Provinsi Jambi segera memikirkan solusi, dan secepatnya melakukan langkah-langkah untuk mencari seorang figur yang tepat untuk menggantikan posisi sekda, guna menyelamatkan Negeri Jambi ini kedepannya.

“Sudahlah dari awal sudah kacau sejak ditangkapnya Zola, ditambah lagi lambannya tindakan dari gubernur, susah sibuk lagi mencalonkan diri sebagai calon gubernur.  Jadi saya rasa kepemerintahan kacau balau untuk periode ini. Maka kalau M. Dianto itu sudah resmi mundur, saya rasa gubernur secepatnya mengambil langkah-langkah untuk penggantinya.” Imbuhnya sambil menutup pembicaraan. (Nrs)