Dulu Fly Over Jerat Zola dan Dewan, Kenapa Sekarang Dipaksakan?

Berita Daerah Hukrim

JAMBI – Sidang ‘Ketok Palu’ dengan terdakwa rekanan, Joe Fandy Yoesman alias Asiang, Selasa (12/11/2019) siang mengungkap permintaan uang dari dewan. Mega proyek Jembatan Layang (Fly Over) disebut berulang dalam sidang ini.

Mantan Plt Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik bersama mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola dan 3 dewan lainnya, menjadi saksi terdakwa Asiang. Dalam persidangan, Erwan mengungkap nominal jatah uang ‘ketuk palu’ yang diminta anggota DPRD Provinsi Jambi.

Pada majelis hakim, Erwan bilang bahwa ia bertemu dengan pimpinan dewan membahas uang ketuk palu RAPBD 2018. Katanya, pimpinan dewan meminta uang ketuk palu yang nominalnya sama dengan tahun sebelumnya.

“Uang ketok palu tahun sebelumnya itu berapa?” tanya Majelis Hakim pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jambi.

Erwan yang mengenakan batik coklat mengatakan, bahwa tahun-sebelum itu nominalnya Rp 200 juta per orang.

“Dan pimpinan dewan minta 2 persen dari proyek (pembangunan fly over) tersebut yang mulia,” jelasnya.

Lalu, Erwan mengaku berangkat ke Jakarta bersama Amidi untuk menemui Asrul, dan bertemu di hotel Grand Indonesia, untuk membahas bahwa Zumi Zola sudah menyetujuinya.

Kemudian, Asrul menjelaskan bahwa uang ketuk palu sudah tradisi.

“Setiap tahun memang seperti itu,” jelasnya.

Majelis hakim mengatakan dirinya sudah 8 tahun berada di Jambi. Namun hingga kini, Fly Over belum terwujud.

“Saya sudah 8 tahun disini, Fly Over itu belum juga ada sampai sekarang,” katanya.

Fly Over 2020

Sementara, Pemerintah Provinsi kembali mengajukan pembangunan Fly Over pada 2020 mendatang. Namun oleh fraksi di DPRD Provinsi Jambi, proyek yang menelan anggaran Rp 198 Milyar itu, ditolak dewan. Fraksi meminta proyek ditunda, lantaran defisit anggaran di DPRD Provinsi.

Baca Juga : Bukan Fly Over, Dewan Dorong Pelebaran Jalan Untuk Antisipasi Macet

Pro kontra pembangunan pun terus mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Pemprov, ngotot proyek harus dibangun dengan alasan kemacetan yang lalu lintas Kota Jambi.

Di sisi lain, dewan menjegal anggaran, lantaran kebutuhan infrastruktur yang masih dibutuhkan di banyak kabupaten.

Berita Lainnya : Komisi III Sisir APBD Provinsi, Kening Kepala Dinas Berkerut

Tarik ulur, mencuatkan adanya fee proyek. Jika sebelumnya, oleh para dewan, namun kali ini malah sebaliknya.

“Ini bukan dari dewan, tapi fee proyek sudah diambil dari pemerintah. Benar, proyek belum tender, tapi pemenangnya sudah ada,” sebut salah satu aktivis di Jambi pekan ini.

Untuk melengkapi hal ini, Ia merujuk pada sikap Dinas PUPR yang menerima penundaan proyek. Duit ratusan milyar, dibagi pada peningkatan infrastruktur di kabupaten-kabupaten yang membutuhkan.

“Sekarang uang untuk Fly Over dimasukkan pada pembangunan jalan di Nes, Batanghari. Ada juga di 2 titik Kota Jambi dan kabupaten lainnya. Nah, sekarang yang ngotot tinggal pemerintah dan tim sukses saja,” sebut salah satu dewan, Selasa (12/11/2019) malam.

Baca Juga : Terima Putusan Dewan, Pemprov Jambi Tetap Ngotot Bangun Fly Over

Baca Juga : Dewan Tunda Fly Over, Kadis PUPR Kabur

Ambisi pemerintah ini terlihat pula dalam hearing Komisi III pekan lalu. Dimana akhirnya terungkap bahwa, pembangunan belum menyertakan rekayasa lalu lintas dan lainnya.

“Secara teknis, ini memang belum siap. Dulu waktunya multi years, 3 tahun. Dan ini dipaksanya 1 tahun, takutnya tidak selesai. Coba bayangkan, membangun di jalan yang rame seperti itu, dalam waktu 1 tahun, apa bisa. Belum lagi orang disitu siap hari lalu lalang, apa bisa selesai. Kalau kita selesai, akibatnya kita bisa tau sendiri,” jelas Edi Purwanto pada konfrensi pers, Senin (11/11/2019) pagi.

Berita Terkait : Dewan Pastikan Tak Ada Ketok Palu Dalam Pembahasan Anggaran

Berita Terkait : Bukan Fly Over, Mahasiswa Minta Pemprov Dahulukan Perbaikan Jalan di Jambi

Penelusuran ini, juga didapatkan bahwa uang fee proyek sudah habis sekira Rp 5 Milyar untuk kebutuhan tim. Isu ini, sudah begitu santer di kalangan pewarta. Ada yang mengaitkan pada kasus OTT lalu, yakni rekanan yang kini jadi pesakitan.

Hal ini, membuat dewan periode 2019-2024 tak mau mengulangi kejadian tersebut. Selain memang, penundaan lantaran kebutuhan besar akan jalan di banyak kabupaten. (Red)