Soal Peluang Legislatif di Pilkada Pasca 9 Fraksi Setuju Cuti, Ini Kata Pengamat Jambi

Daerah Politik

JAMBI – Terkait setujunya 9 Fraksi DPR RI, atas peraturan yang membolehkan legislatif cuti saat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tampaknya menjadi angin segar bagi mereka yang memiliki niat untuk unjuk rasa dalam meraih kursi ekskutif, khususnya di Pilgub Jambi mendatang.

Bagaimana tidak, apalagi saat ini banyak nama-nama politisi asal Jambi yang duduk di DPR RI tersebut, di gadang-gadang kan akan berkemungkinan untuk ikut di bursa Pilgub Jambi mendatang. Seperti nama mantan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA), H. Bakri yang saat ini sudah mendaftar ke 7 Partai, Ketua Umum DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra (SAH) dan yang lainnya.

Tentu hal tersebut bisa saja menjadi peluang bagi mereka, apalagi setelah mencalonkan diri, para legislatif tersebut masih bisa kembali ke jabatannya.

Apakah benar, setelah di sah kan nanti peraturan tersebut, bakal banyak nama baru di bursa bakal calon kandidat di Pilgub Jambi 2020 mendatang? Ini tanggapan pengamat.

Saat dikonfirmasi, Pengamat Politik Jambi, Bahren Nurdin melihat ini bukan soal peluang. Karena menurutnya, kalau untuk ikut di Pilgub itu tergantung dengan pribadi masing-masing dewan, sebab aturannya sudah jelas.

“Kalau soal dewan itu mau mencalonkan diri di Pilkada atau tidak, itu adalah pilihan bagi mereka, kembali lagi ke pribadi masing-masing,” kata Bahren pada Dinamikajambi.com melalui selulernya, Kamis (07/11/2019) siang.

Menurutnya yang terpenting itu adalah bagaimana dewan tersebut mematuhi aturan yang sudah disepakati, karena di dalam sudah jelas semua.

“Saya rasa kalau soal peraturan yang sudah disepakati, saya rasa aturan itu harus jelas dan tidak bisa diganggu. Ada peraturan KPU, dan yang lainnya. Saya rasa itu sudah jelas,” pungkasnya.

Sebelumnya, dikutip dari Jpnn.com beberapa waktu lalu, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal pernah mengatakan, agar aturan terkait kewajiban mundur bagi anggota DPRD dan DPR RI yang ingin maju sebagai calon kepala daerah untuk direvisi.

Aturan yang tercantum pada UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada itu dinilai tidak adil. Sebab, walikota, wakil walikota, bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur yang mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah tidak diwajibkan untuk mundur. Mereka hanya diminta untuk cuti sementara saja.

Selanjutnya, kepala daerah yang mencalonkan kembali harus mundur. Namun, aturan itu kemudian digugat melalui judisial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu diterima, dan akhirnya kepala daerah yang maju kembali tidak perlu mundur, tapi cukup cuti saja.

Oleh karena itu, Cucun mengatakan para anggota dewan aturan dalam UU Pilkada direvisi, agar ada terjadi keadilan antara anggota dewan dan kepala daerah dalam mengikuti kontestasi politik di tingkat daerah. Anggota dewan jika harus mundur dari jabatannya di DPRD dan DPR.

Mereka sudah bersaing keras untuk meraih jabatan itu. Jika harus mundur ketika pencalonan kepala daerah, mereka keberatan.

“Kalau menang nggak apa-apa, tapi kalau kalah kan kasihan,” terang dia, dikutip dari JPNN.com. (Nrs)