Sebut Dewan Tak Bisa Tunda Fly Over, Bappeda: Harus Ikuti Mekanisme

Berita Jambi

JAMBI – Sepertinya polemik rencana pembangunan jembatan layang (Fly Over) Simpang Mayang, Kota Jambi antara DPRD Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jambi terus bergulir.

Pasalnya terdapat sejumlah OPD Pemprov Jambi keluhkan penolakan Dewan khususnya Komisi III terkait pembangunan Fly Over. Salah satunya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi, Doni Iskandar.

Menurutnya KUA PPAS yang sudah disahkan oleh DPRD tidak bisa diubah kembali. Maka dari itu pada saat memasukkan nota anggaran kemarin, itu sesuai dengan KUA PPAS yang sudah ditetapkan Anggota DPRD terdahulu.

“Jadi kalau mau ada perubahan, tunggu di APBD perubahan. Kapan itu APBD Perubahan diperkirakan kami masuk bulan Juni-Juli masuk ke DPR, di situlah mereka nanti mencoret coret. Karena ada KUA PPAS perubahan lagi yang harus disetujui lagi oleh DPRD. Jadi mekanismenya harus diikuti lagi,” ucap Doni.

Ia menyebutkan, pihaknya bekerja berdasar hukum kerangka regulatif berdasarkan, Permendagri No 86 tahun 2017 tentang tahapan perencaaan. “Jadi Tidak boleh menyimpang sama sekali dari KUAPPAS yang telah disepakati,” ujarnya.

Sementara saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jambi Kamaludin Haviz menyatakan bahwa Dewan masih punya hak dalam mengambil keputusan terkait RPJMD Provinsi Jambi 2020.

“Dewan masih punya hak Budgeting dan KUA PPAS yang di sah kan kemarin hanyalah bersifat sementara, tapi finalnya di Dewan sekarang,” sebut Politisi PPP dengan tegas.

Sebelumnya Ketua Komisi III Fauzi Ansori mengatakan penolakan Dewan terhadap pembangunan Fly Over bukan semata-mata untuk mematahkan niat Pemprov Jambi dalam mengupayakan antisipasi kemacetan arus lalu lintas di kawasan Sipin Kota Jambi tersebut.

Akan tetapi pihaknya sudah menyusun matang-matang, bagaimana cara mengatasi kemacetan dikawasan tersebut, salah satunya yakni dengan upaya pelebaran jalan disekitar lokasi.

Khusus untuk jalan Simpang Mayang, kita akan tangani. Bagaimana agar tidak terjadi kemacetan, salah satunya akan kita lakukan pelebaran jalan, menjelang Fly Over dibangun,” kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ahad Fauzi Ansori, usai menggelar rapat bersama Dinas PUPR, Rabu (06/11/2019) siang.

Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Dapil Kota Jambi, Rusdi menyebutkan wacana pembangunan jembatan layang tidak tepat untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Simpang Mayang.

“Kita bukan menolak pembangunan Fly Over, tapi tolong wacana Pemprov ini ditunda dulu,” ungkap Rusdi, Selasa malam (04/11/2019).

Menurutnya masih banyak cara lain untuk mengatasi kemacetan salah satunya, kata Rusdi, dengan membenahi sejumlah titik baik melebarkan akses jalan serta menertibkan kendaraan yang parkir di sepanjang jalan Simpang Mayang menuju Patimura.

(Wandi)