Polemik Pelantikan Beberapa Dewan di Sarolangun

Kolom Opini

“Polemik Pelantikan Beberapa Orang Anggota DPRD Sarolangun Terkait Dengan Posisi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat”

Oleh : Ahli Hukum dr. Sayuti Una, MU

JAMBI – Dr. Sayuti Una, M. H. (Dosen HTN/ HAN UIN STS Jambi) angkat Bicara Ada dua hal yg perlu disoroti: Pertama, sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur wajib menjalankan tugas pemerintah pusat di wilayahnya.

Gubernur dalam hal ini, tidak boleh membuat kebijakan atau keputusan lain selain yg digariskan pemerintah pusat. Karena sesungguhnya gubernur tidak memiliki kewenangan asli (original power), tetapi hanya menjalankan kewenangan yg diwakilkan (delegated power) dari pemerintah pusat.

Salah satu kewenangan pemerintah pusat yg diwakilkan itu adalah melaksanakan segala peraturan perundangan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kaitannya dengan polemik di atas, gubernur tidak boleh mengeluarkan keputusan apabila bertentangan dengan peraturan perundangan.

Kedua, posisi keputusan gubernur dalam penetapan anggota DPRD adalah sebagai pengesahan hukum untuk diakui dalam tertib hukum (deldende rechtsordee).

Dalam hal ini, kewenangan gubernur hanya melihat pada aspek yuridis normatif saja, mulai dari dasar pertimbangannya (konsideran), dasar hukum, dan isi diktum keputusan (beschikking).

Meskipun hanya melihat aspek yuridis normatif saja, namun apabila masih ada peraturan perundangan yang bertentangan dengan keputusan yg dikeluarkan, maka aspek yuridis normatif dari keputusan tersebut berarti tidak sempurna.

Akibatnya, keputusan yg dikeluarkan itu dapat batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (unwetmatig) bahkan bertentangan dengan hukum (unrechtmatig).