Dewan Sarolangun Diduga Tak Penuhi Syarat, HMI Jambi Minta Gubernur Jalankan Peraturan UU

0
593
Iin Habibi ketua Badko HMI Jambi

JAMBI – Terkait Kisah rusuh (Kisruh) 3 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun, bermasalah yang hingga saat ini masih belum selesai. Hal itu menjadi sorotan bagi para mahasiswa di Jambi.

Seperti yang dilontarkan Iin Habibi selaku Ketua Umum Badko HMI Jambi, pada Dinamikajambi.com. Dirinya menyarankan, dalam hal ini Gubernur Jambi harusnya menjalankan peraturan perundang-undangan dengan baik.

“Ada surat penjelasan dari Kemendagri malah di acuhkan,” kata Iin, Sabtu (14/9/19).

Iin menjelaskan, bahwa pasca dilantik pada tanggal 30 Agustus 2019 karin, keluar Surat No; 160/4806/OTDA dari Kemendagri, tentang penjelasan balasan dari surat Sekeratis Daerah Provinsi Jambi No 5-171/2465/SETDA.PEM-OTDA-22/VIII/2019, perihal mohon petunjuk dan arahan dari Kemendagri.

“Berdasarkan Surat dari Kemendagri Nomor 160/6324/OTDA, tertanggal 03 september 2019, menjelaskan bahwa surat mendagri Nomor 03 agustus 2018, hal pemberhentian anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda. Dari partai Politik yang diwakili dari pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu 2019, ditegaskan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki status dan hak sesuai ketentuan perundang-undangan.” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa hal ini merujuk penjelasan pasal 240 huruf K undang-undang Nomor 7 tahun 2017, yang menegaskan bahwa Kepala dan Wakil Daerah yang menjadi bakal Calon, harus mengundurkan diri dan tidak lagi memiliki status. Serta hak dan kewenangan sejak di tetapkan sebagai salon dalam DCT.

Dilanjutkan dalam ketentuan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, ditegaskan kembali pada Pasal 421 ayat (3), Pasal 426 ayat (1), Pasal 426 ayat (2), Pasal 426 Ayat (3), dalam hal ini Kemendagri meminta Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan pusat, memperhatikan Ketentuan dimaksud dan melakukan peresmian anggota DPRD Kabupaten Sarolangun sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

“Berdasarkan surat ini, Gubernur harusnya meninjau kembali surat keputusan peresmian anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, yang di nyatakan tidak memenuhi syarat. Jika tidak, sama aja bapak Gubernur melakukan penyalahgunaan kewenangan, dan melakukan perbuatan melawan hukum.” pungkasnya.

(*/Nrs)