Kades Kabu Bantah Penyelewengan Dana Desa, Ini Penjelasannya

Berita Jambi

MERANGIN – Tuduhan memperkaya diri yang dilayangkan pada Kepala Desa Kabu, Sutrisno terkuak. Namun Kades membantah ketidakberesan penggunaan Dana Desa dan tuduhan pada Badan Pengurus Desa (BPD) yang melanggar aturan.

Kepada Dinamika Jambi, Sutrisno menjawab tuduhan pengelolaan Dana Desa yang tak beres dan tak transparan. Salah satunya, pada pembangunan jalan rigit beton yang sudah dibangun desa.

“Plang proyek kita pasang. Tapi saat itu, sudah tidak ada lagi di tempatnya,” ungkap Sutrisno, Rabu (19/06/2019) sore.

Tuduhan tak beres pada jalan yang menelan anggaran Rp 146 juta itu, dibantah Kades. Ia mengungkapkan, kerusakan pada jalan saat ini, terjadi karena pengguna kendaraan. Di mana, motor yang digunakan warga, memakai rantai di ban motornya di jalan yang masih dalam tahap pengerjaan.

“Jalan masih baru digunakan. Belum keras. Kemudian, masih baru selesai dikerjakan, jalan tersebut dilalui motor yang menggunakan rantai pada ban. Akibatnya, rigit beton tersebut pecah,” urai Kades.

Dikatakan Kades, kerusakan jalan sendiri berkisar 10-15 meter dari 200 meter jalan yang dibangun. Ia akan bertanggung jawab untuk perbaikan jalan tersebut.

“Nanti kita bongkar di titik jalan yang rusak itu. Paling butuh sekitar 5 sak semen dan pasir,” ujarnya.

Kades mengaku, sudah memperingatkan warga bersama Kadus dan RT, untuk penggunaan rantai pada ban yang melintasi jalan rigit beton. Namun konyolnya, dari pengakuan Kades pada awak media, ada warga yang masih melintas saat jalan masih dikerjakan.

Agar tak terulang, kades mengaku menyiasati hal ini lewat peraturan.

“Nanti kita akan di bahas soal rantai ban motor ini. Akan kita masukkan dalam Peraturan Desa (Perdes).

Lalu, bagaimana soal proyek jalan yang sempat berhenti? Apa penyebab proyek itu berhenti? Soal ini, jawabnya, terjadi lantaran hari raya Idul Fitri. Tentu saja, para pekerja sudah tidak lagi bekerja.

Masih pada tudingan yang di layangkan pada pemerintah desa, Sutrisno juga menjelaskan soal pemilihan BPD yang dinilai melanggar peraturan. Salah satu BPD yang masuk, tidak mengikuti pemilihan.

“Memang benar. Ada BPD atas nama Azizah. Tapi dalam peraturan, harus ada keterwakilan perempuan. Pemilihan Azizah, juga lewat musyarawah,” papar Kades.

Kades menjelaskan kemudian, pengusulan ini sempat berlarut-larut lantaran tak menemui kesepakatan. Hingga akhirnya ia berkoordinasi dengan Dinas PMD dan menggelar musyawarah kedua, barulah bertemu kesepakatan. Pertemuan yang dihadiri 37 orang itu, dikatakan Sutrisno telah sepakat menunjuk Azizah sebagai wakil dari perempuan. Hal ini juga diklaim Kades, sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2018.

“Saat rapat itu, tidak ada tanggapan. Sampai akhirnya keluar SK. Malah dipertanyakan,” kata Kades.

Berita Terkait : Wow.. Dituding Memperkaya Diri, Kades Kabu Dilaporkan ke Kejari

Masih dalam penyampaian pada Dinamika Jambi,Kades juga menjawab soal gaji BPD yang disebut tak dibayarkan. Di karenakan SK BPD sendiri sudah habis pada 11 Februari lalu.

“SK sudah habis terhitung 11 Februari 2019. Bukan kami nahan gaji. Minta gaji untuk bulan April, Mei, Juni..? Tentu tidak bisa kita bayar. Karena juga sudah ada SK BPD baru di bulan April,” ungkapnya. (Erw)