Banser dan GP Ansor Siap Amankan KH Ma’ruf di 22 Mei Mendatang

0
1404

JAKARTA – Ketua GP Ansor DKI Jakarta, Abdul Azis menyiagakan 1000 Banser untuk menjaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu pihak pengamanan. Banser akan long march dari PBNU Ke KPU sekaligus untuk menjaga KH Ma’ruf Amin pada tanggal 22 Mei 2019.

Warga GP Ansor, kata Abdul menyatakan pesta demokrasi Pemilu 2019 di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berjalan dengan aman, damai dan tanpa kecurangan.

Abdul dengan tegas menolak rencana pelaksanaan aksi people power (pengerahan massa) dan siap membantu TNI dan Polri menghadang aksi tersebut. Menurutnya, GP Ansor DKI Jakarta siap untuk menghadang people power yang mengarah KPU.

“Ya, kita akan menghadang kalau ada orang datang ke Jakarta, kita siapkan juga people power Banser. Bersama TNI dan Polri Kita hadang,” kata

Abdul, Selasa (14/5/2019). Abdul dengan tegas tidak mendukung aksi tersebut, karena tak ada bedanya dengan perbuatan makar.

“Menurut mereka itu people power itu kekuatan rakyat yang menganggap Pemilu itu ada kecurangan, namun bagi kita itu gak ada bedanya dengan makar melawan Undang-Undang serta ingin memecah belah masyarakat. Ini sungguh terlalu berlebihan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, kasus yang menimpa Eggi Sudjana bukan bentuk kriminalisasi oleh pemerintah. Sebab pihak KPU baru akan merilis hasil penghitungan pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

Menurut saya jika sudah mengajak orang berbuat untuk melawan negara hal tersebut jelas salah. Karena hasil Pemilu belum ada keputusan resmi, dan tidak ada bukti kecurangan yang ditetapkan pengadilan. Jika melakukan gugatan, pihaknya mempersilakan menempuh jalur hukum yang ada.

“Buat saya Ansor sudah sepakat bahwa people power itu buat kami tuh adalah perbuatan makar yang melawan terhadap hukum kalau dilakukan hari ini dan tidak ada dasarnya. Kalau mereka maksa people power ya DKI siap berhadapan dengan mereka. Jadi jangan ngada-ngadalah gitu sih. Yang penting bulan Romadon adem, kalau maksa kita turun lah,” pungkasnya.

Ia menyesalkan perkataan Eggi yang merujuk KPU agar salah satu paslon (passangan calon) didiskualifikasi sebagai calon presiden.

“Nggak begitu, pertama KPU belum tetapkan pemenangnya bahkan pengumuman resminya saja belum, kedua kalau pun ada kecurangan silakan melalui hukum yang ada gitu loh. Kalau dia nggak percaya terhadap hukum yang ada ya pindah aja dari Republik ini, suruh bikin negara baru aja,” tegasnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Islampers.com