Mulai di tahun 2019 mendatang, tidak diperbolehkan lagi membangun infrastruktur, melalui dana Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK).

Dana P2DK Tidak Dibolehkan Lagi Untuk Infrastruktur

Desa Membangun Pemerintahan

SAROLANGUN – Bupati Sarolangun H. Cek Endra kembali mengingatkan, kepada seluruh Kepala Desa yang berada didalam Kabupaten Sarolangun. Mulai di tahun 2019 mendatang, tidak diperbolehkan lagi membangun infrastruktur, melalui dana Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK).

Perihal ini disampaikannya usai menghadiri Paripurna Istimewa, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Sarolangun yang Ke-19, Senin (15/10/18).

“Untuk tahun 2019 mendatang, P2DK kita mencoba mengusulkan kemampuan anggaran, kalau perdanya sudah disempurnakan, insya allah akan secara bertahap.” katanya.

Ditahun 2019 mendatang, Bupati berupaya untuk meningkatkan dana P2DK, yang semula Rp. 200 juta menjadi Rp. 500 juta.

“Tadi sudah saya sampaikan, kalau untuk menuju Rp. 500 juta, iya mungkin tidak langsung Rp. 500. Tetapi bisa di anggka Rp 300 dulu,” ujarnya.

Baca Juga : Dana P2DK Desa Danau Serdang Pilih Ternak Sapi

Baca Juga : Ini Baru Jempol, Desa Pinang Merah Jadikan Kemitraan Sumber Kas Desa

Untuk mencapai perihal tersebut, Bupati akan melakukam perhitungan Dana terlebih dahulu. Sebab untuk menuju kesejahteraan Masyarakat, tentu harus Fokus dengan satu program, yaitu masalah perekonomian.

“Kita akan mencoba untuk menghitung nanti, agar ini P2DK kedepan khusus untuk bidang ekonomi. Jadi infrastruktur tidak boleh lagi, jadi ini khusus untuk bantuan modal kerja. Tentu kita akan fokus P2DK, hanya untuk peningkatan ekonomi Masyarakat.” jelasnya. (Ajk)