Bupati Syahirsyah : Sistem Yang Menjadikan OPD Tersingkir Atau Naik

Pemerintahan

BATANGHARI – Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri Sosialisasi penerapan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai undang-undang nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dilingkungan Pemda Batanghari yang digelar, Rabu (21/3) diruang pola Bupati.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi, M Taufik Yasak, SH, MH kepada sejumlah awak media mengatakan, agar semua OPD meningkatkan pemenuhan standar publik. Dan sebelumnya pihaknya pernah melakukan auditoring monitoring dengan beberapa dinas intansi pada waktu itu belum memenuhi standar-standar tersebut.

”Masih zona merah tehadap pelayanan publik. Seperti tranparansi soal tarif yang jangka waktunya belum ada sama sekali, sekitar 4 tahun yang lalu pada saat kita ke Kabupaten Batanghari,” ungkapnya.

Taufik menekakan, menjelang audit auditoring pada bulan April- Mei mendatang supaya pelayanan publik yang baik sudah bisa dilaksanakan seluruh OPD, ”Kalau bisa tahun depan diharapkan langsung mendapat zona hijau semua, karena kami lihat selama ini sudah banyak diperbuat oleh Pemkab Batanghari,” ujarnya.

Terkait hal tersebut Bupati Batanghari Ir Syahirsah SY menekankan, seluruh OPD dalam lingkup Setda Batanghari harus melaksanakan yang telah di rekomendasi oleh Ombudsman.

Karena semua Kepala OPD telah menandatangani komitmen bersama diatas materai, karena eselon II tidak bisa diberhentikan, jadi mereka (Eselon II, red) bersedia mengundurkan diri jabatannya.

”Kalau tidak terlaksana silahkan mengundurkan diri, sesuai komitmen bersama,” tegas Syahirsah SY.

Diakui oleh Bupati, saat ini pelayan publik yang Kabupaten Batanghari masih belum memuaskan, masih ada yang pelayanan dalam katagori belum. Hanya saja Bupati enggan membeberkan di instansi mana yang dituju.

”Pelayanan publik masih zona merah, belum dikatakan baik,” ujarnya

Sementara dihadapan para Kepala OPD, Bupati menekankan ada instansi dinas yang dijadikan uji , antara lain, Rumah Sakit Hamba Muara Bulian, Dinas PMPTSP, dan Dinas PdK.

”Pelayanan publik memang jadi pelayanan seksi, sehinga jadi semangat para wartawan untuk melihatnya,” kata Bupati.

Adapun jika pada suatu ketika ada yang tidak memenuhi standar berdasarkan hasil dari salah satu auditor monitoring, OPD harus mengundurkan diri. Karena semua itu sistemlah yang membuat para OPD tersingkir. Sistem juga membuat mereka naik.

”Semuanya terimbas oleh sistem, apapun yang mereka lakukan untuk daerah ini sesui aturan sistem yang telah berjalan.” pungkas Bupati.(Ali kucir)