Silang Pendapat Perubahan Nama Tanjabbar Jadi Serambi Jambi

Berita Jambi Pemerintahan

JAMBI – Wacana perubahan nama Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) menjadi Serambi Jambi, mendapat beragam tanggapan warga net. Umumnya, penguna media sosial menolak wacana salah satu fraksi di DPRD Tanjabbar.

Hal ini terpantau dari salah satu group di Facebook, yakni Pencerahan Tanjung Jabung Barat. Sejumlah warga net, meramaikan perubahan nama. Salah satunya pada postingan Fahmi Jhe, yang mendapat lebih dari 300 tanggapan, dan 251 komentar hingga Minggu (25/02) pukul 01.33 Wib.

“tdak setuju kalo itu di ubah sama aje kita melupa kan para pejuang kuala tungkal,” tulis Herman Syah.

Hal senada dikatakan Moez Doank. Menurutnya, nama Tanjung Jabung memiliki makna dan sejarah.

“Dlukan Tanjung Jabung nmnya..sesudah ada pemekaran berubah nma mnjdi Tanjung Jabung Barat..kan elok msh d dngar Satunya lg Tanjung Jabung Timur… nm Tanjung Jabungnya itu yg membuat sejarah kbupaten kta ini..klau saye tak setuju drubah,” tulis Moez Doank.

Selain itu, perubahan juga dinilai bakal menguras biaya tak sedikit. Beberapa diantara warga net menyebutkan, perubahan data administrasi salah satunya.

“Wuahhh banyak yg diproses tu kl di ganti. Bahkan daerah bisa banyak ngeluarin biaya seprti pergantian alamat daerah di ktp, stnk motor,Surat nikah dll…wkwkwkw kacau dh tungkal ne,” tulis Hidupku Ukhty.

Perdebatan juga bermunculan. Beberapa penguna medsos, meminta Bupati untuk mengurungkan niatnya. Namun tak sedikit warga net, menerangkan jika wacana tersebut merupakan usulan dari fraksi di DPRD Tanjabbar.

“Kalau dapat info jangan sepotong2, baru wacana dari bupati, dan setiap fraksi belum menyetujui, wacana ini berawal dari pandangan fraksi2 dprd tentang 5 ranperda yg salah satu ranperdanya ranperda hari ulang tahun kabupaten tanjung jabung barat, salah satu fraksi mewacanakan perubahan nama kabupaten di sidang paripurna kedua, pada saat sidang paripurna ketiga tanggapan bupati ttg pandangan fraksi, muncul tanggapan bupati ttg perubahan itu, tapi itu semua harus berdasarkan kajian yg mendalam dari sisi sejarah, geografis, administrasi, budaya dan di setujui mendagri, kalau tidak disetujui perubahan nama itu tdk akan terjadi, ini penjelasan sebenarnya karena saya hadir di setiap rapat paripurna pembahasan ranperda,” bilang Abdul Hamid.