Dinas PU Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi membuat kebijakan sepihak yang dinilai menghambat kerja awak media.

Batasi Media, Begini Tanggapan Dinas PU Tanjabbar

Berita Jambi Nasional Pemerintahan

KUALA TUNGKAL – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi membuat kebijakan sepihak yang dinilai menghambat kerja awak media.

OPD dibawah pimpinan Akhmad Andi Nuzul itu hanya memperbolehkan wartawan melakukan peliputan berita pada pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB setiap hari kerja. Hal ini terlihat dari papan pengumuman yang terpampang jelas di dinas pemegang APBD terbesar di Tanjabbar itu.

Baca Juga : Jelang Idul Fitri, Dinas PUPR Potong 5 Ekor Kerbau

Agus Silalahi, salah seorang Wartawan di Tanjabbar mengatakan, selaku kuli tinta ia sangat menyayangkan kebijakan Dinas PUPR tersebut. Ia meminta Bupati Safrial selaku pimpinan tertinggi pemerintahan di Kabupaten Tanjabbar segera melakukan evaluasi kinerja terhadap pejabat yang ada di Dinas PUPR.

“Masak mereka tidak tau tentang UU Pers. Kita minta Bupati perlu evaluasi pejabat di PUPR ini,” katanya.

Dinas PUPR Melanggar UU Pers

Agus menegaskan, Dinas PUPR telah jelas melanggar UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, pasal 18 ayat 1, yang sanksinya berupa pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

“Jika mereka merasa risih dengan tugas awak media jangan jadi pejabat, mundur saja jadi pejabat,” bebernya.

Agus juga menegaskan, Dirinya akan menindaklanjuti persoalan di Dinas PUPR ini ke Dewan Pers.

Lihat Juga : klik disini

“Akan kita laporkan kedewan pers secara resmi terkait hal ini. Jika perlu keaparat hukum. Dasar kita melaporkan sesuai UU Pers,” tandas Agus.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PUPR Tanjabbar, Akhmad Andi Nuzul melalui Sekretaris Dinasnya, Ria Sukrianto, akhirnya angkat bicara terkait persoalan ini pembatasan koordinasi awak media, berikut kutipannya.

“Kita punya kewenangan juga mengatur ketertiban disini. Ini baru kita launching, kita coba bisa atau tidak, apa tidak boleh kita berbuat seperti itu. Kalau tidak bisa kita batalkan dak jadi persoalan. Kalau memang kawan kawan menerima oke kita teruskan. Ini tidak ada memkebirikan tugas media kecuali kami larang,” jelas Ria Sukrianto.

“Tinggal kita lepas pengumuman ini. Kita akan rubah. Suka atau tidak suka bagaimana cara yang bagus kita kerja enak kawan pers juga enak, tolong pahami ketika bapak menjadi kami. Kalau pun tidak ketemukan bisa lewat telpon. Kita hanya menciptakan kondisi yang enak, tidak ada maksud lain itu saja,” tuturnya.