Cacat Kinerja, Inspektorat Tanjabbar ‘Main Mata’ Soal Korupsi

Berita Jambi Hukrim

KUALA TUNGKAL – Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dianggap tidak becus dan tidak maksimal dalam mengawasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terutama soal tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi antara para rekanan, yang tercatat ada temuan tentang pekerjaan pengadaan barang dan jasa, yang hingga saat ini belum sepenuhnya dikembalikan para rekanan ‘nakal’ kepada keuangan daerah.

Selain temuan pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang belum beres, pengelolaan keuangan oleh pegawai Inspektorat juga dinilai ‘mandul’ dalam mengawasinya.

“Inspektorat sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan, justru tidak terlihat sampai saat ini,” ujar Syarif warga Tungkal Ilir Kamis (7/12).

Dirinya mengatakan, beberapa waktu lalu, masyarakat Jambi dihebohkan dengan banyaknya aparatur pemerintah di Provinsi Jambi yang ditetapkan tersangka karena diduga melakukan tindakan korupsi dengan tertangkap tangan oleh KPK. Bahkan perilaku korupsi tersebut sudah berjamaah dengan bentuk suap pengesahaan APBD tahun 2018.

“Seharusnya ketika ada temuan oleh Inspektorat terkait kesalahan instansi pemerintahan harus ditebus dengan sanksi. Jika memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku ataupun pejabat lain, ini untuk mengatasi tindak lanjut temuan BPK Inspektorat tidak sanggunp untuk mengatasinya, bukan sedikit temuan yang ada di Tanjab Barat ini, inspektorat itu sudah tidak becus,” ungkapnya.

Kepala Inspektorat Tanjab Barat, R. Gatot Suwarso ketika ditanyai mengenai hal tersebut, malah melempar jawaban kepada atasan yang lebih tinggi. Seperti Sekda, Wabup dan Bupati. “Semua sudah kita laporkan kok kepada pejabat yang lebih tinggi, Sekda, Wabup dan Bupati. Soal kelanjutannya kita tidak tau,” jawabnya di Gedung Pola Pemkab Tanjab Barat (16/12).

Ditanya lebih jauh tentang persoalan temuan temuan BPK yang ada pada OPD terkait, bagaimana tindak lanjut Inspektorat untuk berusaha bekerja sesuai fungsinya. Gatot mengatakan, bahwa hal itu tolong ditanya saja pada Dinas terkait. “Tanya saja pada Dinas terkait,” singkatnya yang terus berusaha menghindari wartawan.

Untuk diketahui, dari catatan yang diperoleh. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tahun 2016 lalu menganggarkan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp202 Milyar lebih. Dan anggaran ini telah terealisasi hampir 95 persen.

Berdasarkan hasil audit BPK Provinsi Jambi, banyak proyek di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditemukan merugikan keuangan Daerah. Khususnya di Dinas Pekerjaan Umum, yang salah satunya pada Bidang Bina Marga mencapai Rp1,92 Milyar.

Kerugian ini, terdapat pada 7 paket pekerjaan jalan dengan kekurangan volume, dan ada satu paket pekerjaan yang tidak selesai sebesar Rp572 juta. Data yang berhasil diperoleh, pada paket Pekerjaan di Bidang Bina Marga, Peningkatan Jalan Gatot Subroto-Pelabuhan Roro yang dikerjakan PT Beringin Citra Lestari dengan kekurangan volume sebesar Rp183 juta.

Pekerjaan pada Peningkatan ruas jalan Gatot Subroto (pelebaran, red) yang dikerjakan PT RS merugikan keuangan daerah dengan kekurangan volume sebesar Rp129 juta. Untuk peningkatan Ruas Jalan Simpang Margo Rukun-Seberang Kota yang juga dikerjakan PT Beringin Citra Lestari juga merugikan uang daerah sebesar Rp11,3 juta rupiah. Begitupun peningkatan jalan dua jalur Komplek perkantoran Kecamatan Merlung dengan kekurangan volume yang dikerjakan PT BU sebesar Rp11,6 juta rupiah.

Untuk Pekerjaan peningkatan ruas jalan menuju parit pulau pinang, Kecamatan Tungkal Ilir, dengan kekurangan volume yang cukup fantastis yaitu sebesar Rp247 juta. Lebih parah lagi, pada peningkatan ruas jalan menuju simpang Kuala Dasal-Pelabuhan Dagang, yang dikerjakan PT MBP dengan kekurangan volume sebesar 968 juta lebih. Peningkatan Ruas jalan Teluk Serdang-Sungai Dualap yang dikerjakan PT KBJ dengan kekurangan volume mencapai 369 juta lebih.

Belum lagi temuan terbesar BPK terdapat pada pembangunan Anjungan Marina Pelabuhan Permai atau yang populer disebut Water Front City (WFC) yang selesai dibangun pada tahun 2015 lalu, dengan total kerugian negara sebesar Rp5,8 milyar rupiah. Namun sayangnya, sampai sekarang beberapa pihak kontraktor belum sepenuhnya untuk mengembalikannya. Bahkan dari Dinas PU sendiri, sudah memberikan tenggat waktu untuk mengembalikannya. Baik secara tertulis dan lisan.

Sementara, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tanjab Barat, Apri Dasman juga mengakui bahwa temuan BPK RI Jambi saat ini banyak para kontraktor yang belum mengembalikan kerugian uang daerah benar adanya. Malah Dinas PU sudah menyurati para kontraktor tersebut.