Dikbud Lamban Susun Laporan Keuangan, BPKAD : OPD nya Lelet

Dikbud Lamban Susun Laporan Keuangan, BPKAD : OPD nya Lelet

Berita Daerah Pendidikan

TANJABBAR – Dari sekian banyak OPD dilingkungan Pemkab Tanjabbar, Dinas Pendidikan dianggap paling tidak serius dalam menindaklanjuti penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini dibenarkan Raji’un Sitohang selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjabbar, Selasa (21/01/2020).

Menurutnya, sampai saat ini yang belum dilakukan Rekonsolidasi, ialah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Tanjabbar.

Baca juga : Dugaan Pungli, Kadisdik Merangin Kumpulkan Kepsek SePamenang

Rekonsolidasi yang belum disampaikan Dikbud ini berupa Belanja, baik itu dana APBD nya maupun Dana Bos.

“Kalau Rekonsolidasi belanja belum lagi klop. Secara otomatis akan berpengaruh terhadap Rekonsolidasi asetnya. Jika Rekonsolidasinya tidak dilaksanakan berjalan dengan baik, maka akan berakibat keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.” Ujar Raji’un.

Sesuai dengan yang ditargetkan 15 Februari 2020, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ini harus sudah selesai.

“Tapi kalau begini, ada OPD yang lelet dan tidak komit, ya mohon maaf. Target yang diberikan BPK kepada kita sampai 15 Februari bisa saja molor,” tegasnya.

Dirinya juga mengakui, bahwa memang ada beberapa OPD masih dalam proses penyusunan laporan keuangannya, namun Dikbud ini yang lebih mendapatkan perhatian.

“Kalau kita anggap mereka tidak berkerja, kita kan bukan atasan di dinas tersebut. Yang berkerja tidak berkerja itu dari atasannya lah,” bebernya.

Tak hayal, hal ini pun dapat mengganggu Pemda dalam mengelola aset kedeapnnya. Karena menurutnya Raji’un BPKAD adalah sebagai penyusun laporan keuangan daerah, dan Dikbud terlambat dan kurang memberikan respek yang positif.

“Inikan kita anggap mengganggu Pemda. Bagaimana nantinya bisa mengelola aset dengan baik, sedangkan OPD nya masih ada yang lelet.” Imbuhnya. (Hry)