Semalam Dikukuhkan, Seniman Jambi Protes KSBN

Daerah

JAMBI – Sebagian besar seniman di Jambi menolak keberadaan Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) yang dikukuhkan Senin (18/11/2019). Pasalnya pada proses kelahiran organisasi yang mengklaim akan mengawal undang-undang pemajuan kebudayaan ini, tidak melibatkan seniman dan budayawan.

Buntut penolakan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jambi yang mengabaikan seniman dan budayawan dalam proses pembentukan pengurus KSBN di Jambi. Padahal sudah jamak dilakukan, jika ada organisasi kesenian dan kebudayaan diawali dengan duduk berunding musyawarah mufakat. Sementara organisasi yang digawangi pensiunan militer Hendardji Soepandji ini membawa misi ingin memajukan seni budaya.

Pembentukan KSBN Jambi memang terkesan tergesa-gesa. Informasi tidak menyebar ke kalangan seniman dan budayawan. Bahkan pada pelaksanaan pelantikan pengurus KSBN 2019-2024, tidak ada seniman dan budayawan yang diundang. Masalah ini heboh di media sosial.

Kehadiran KSBN berpotensi menggusur lembaga yang sudah lama ada; Dewan Kesenian Jambi. Dampaknya pelantikan pengurus hanya didominasi ASN dari Budpar dan pebisnis. Sejumlah nama besar yang masuk kepengurusan seperti Jafar Rasuh dan Sri Purnama Syam memilih tidak datang ke seremonial pelantikan.

“KSBN dan DKJ itu berbeda. Beda. Kita lebih luas cakupannya,” kata Ketua Umum KSBN Pusat, Hendardji Soepandji usai pelantikan KSBN di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Dia mengaku pembentukan pengurus memang penunjukan langsung dari pusat, dengan membentuk tim formatur. Ada 14 nama formatur yang menyepakati formasi kepengurusan. “Berdasarkan kesepakatan aja,” kata Hendardji lagi.

Namun sejumlah nama formatur itu, ada Nita dan Toni dari olahraga tradisional. Untuk dari kalangan seniman dan budayawan Jambi itu diwakili Disbudpar, kata Sihol Sitongkir selaku Ketua Harian KSBN. “Mereka yang usulkan,” kata Sihol lagi.

Ketika ditanya mengapa seniman dan budayawan tidak diundang untuk menghadiri pelantikan, Hendardji selaku ketua umum menegaskan “itu hanya kelewatan saja, nanti semua dilibatkan,” kata mantan calon gubernur DKI Jakarta ini. Sementara memang tidak ada undangan untuk seniman dan budayawan, yang ada hanya untuk pebisnis, media dan OPD.

Tidak adanya musyawarah mufakat dalam pembentukan KSBN membuat sebagian besar seniman kecewa dan menolak KSBN. “Saya kecewa,” kata Kartunis Internasional, Edi Dharma saat dihubungi Jambikita.id Senin malam.

Kendati kecewa dan menolak dia tetap mengapresiasi dengan meminta pengurus bekerja amanah. Dia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat seni sudah mulai luntur kepada pengurus kesenian yg selama ini menjadi mafia. “Ya. Mafia seni,” tegas kartunis yang baru saja memenangkan kompetisi tingkat dunia di Turki baru-baru ini.

Sementara itu, Budayawan dari Kerinci, M Ali Surakhman dengan tegas menolak KSBN. Pasalnya menurut dia, membangun potensi daerah bidang kebudayaan, tak hanya berpatokan pada angka pertumbuhan ekonomi dan investasi, seperti dalam pidatonya Ketum KSBN.

Namun berpatoklah pada capacity building masyarakat seni. Sebab akar karakter itu ada pada masyarakat dan nilainya.

Dengan demikian, untuk memajukan kebudayaan harus dilakukan bersama-sama, gotong royong. Semua harus diperhatikan, bukan malah semangatnya meninggalkan.

Dia meyakini apabila diawali dengan proses buruk, maka organisasi seni akan menjadi pemecah belah seniman dan budayawan. Organisasi seni harus memandang semua orang setara dan memiliki hak untuk berbicara serta mendapat keadilan.

Hal serupa dikatakan Didi Hariadi, pendiri Rumah Budaya Jambi. Apabila tujuan dari KSBN hanya ekonomi dan investasi, bukan sebaliknya membangun rumah besar untuk pelestarian kebudayaan “maka tegas saya menolak,” kata Didi berapi-api.

Didi mengecam segala bentuk pencitraan di ranah kebudayaan dan menjadikan budaya sebagai komoditas politik. Sebaliknya, penggiat seni tradisi teater Abdul Muluk, Zidan mengaku terkejut dengan kemunculan KSBN.

Dengan sedikitnya porsi penggiat budaya dibanding ASN Budpar dalam kepengurusan KSBN, maka kehadiran penggiat budaya dalam kepengurusan hanya alat pelegitimasi sebuah organisasi. “Secara tidak langsung kan dipaksa menerima. Kalau saya menolak,” tegas Zidan.

Ketua Dewan Kesenian Merangin, Asro Al Murtaway mengatakan penolakan didasarkan karena tidak adanya pelibatan seniman di 10 kabupaten/kota. Organisasi seni dengan skala provinsi seharusnya melibatkan penggiat budaya yang ada di daerah. Semua harus didasari prinsip keadilan dan demokratis.

Ketimpangan di bidang kebudayaan jangan terus diperuncing. Sehingga muncul istilah seniman daerah dan kota, seniman konvensional vs seniman plat merah, kata Penyair asal Kabupaten Tebo, Ramayani.

“Jangan sampai dana dihambur-hamburkan untuk proyek yang sebenarnya bukan berorientasi pemajuan kebudayaan,” tutup Ramayani.

Pers rilis

Budayawan dan Seniman Jambi Menolak Kehadiran Komite Seni Budaya Nusantara

(*)