Bukan Fly Over, Mahasiswa Minta Pemprov Dahulukan Perbaikan Jalan di Jambi

Pemerintahan Provinsi

JAMBI – Rapat dengar pendapat (Hearing) disetiap Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi telah usai. Pro dan kontra pun terjadi terkait hasil Hearing yang digelar beberapa waktu lalu bersama para OPD lingkup Pemprov Jambi tersebut.

Salah satunya penundaan pembangunan jembatan layang (Fly Over). Hasil rapat Komisi III bersama Dinas PUPR Provinsi Jambi tersebut sontak menjadi sorotan publik Jambi. Salah satunya Mahasiswa Jambi.

Seperti disampaikan Ari, mahasiswa Universitas Negeri Islam (UIN) Sultan Taha Jambi. Wacana pembangunan Fly Over memang telah ada sejak jaman Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) dan itu sah-sah saja.

“Menurut saya sah-sah saja pemerintah provinsi ingin membuat Fly over tersebut mengingat di provinsi tetangga juga sudah banyak yang membuat hal demikian untuk mengurangi kemacetan menimbang jumlah kendaraan kita yang sudah cukup banyak, artinya ini merupakan salah satu proses agar provinsi Jambi bisa lebih baik lagi,” ungkap Ari.

Namun perlu di perhatikan, pembangunan jalan layang yang memakan anggaran Rp 198 Milyar tersebut, kata Ari, sangat sayangkan jika tidak di manfaatkan dengan baik ke hal-hal yang lebih urgent dan jauh lebih bermanfaat.

“Kita ketahui di jambi sendiri masih banyak jalan-jalan yang tidak layak di daerah- daerah yang notabenenya sebagai salah satu penyambung urat nadi perekonomian masyarakat, harusnya ini yang perlu di dahulukan,” ujar Mantan Presiden BEM UIN tersebut.

“Bukan tidak sepakat, namun di tengah situasi anggaran kita yang minim, pemerintah harus lebih jeli melihat situasi kebutuhan masyarakat dan tau mana yang harus di dahulukan, lagian juga meskipun macet, kemacetan di jambi belum terlalu signifikan, ya masih normalah, tidak sampai berjam-jam seperti kota-kota lain, artinya masih belum tarlalu urgent,” paparnya.

Kedepan, Ari berharap pihak Eksekutif dan Legislatif bisa bersinergi dalam membangun Provinsi Jambi.

“Harapan nya Pemerintah Provinsi baik Eksekutif maupun legislatif bisa bekerjasama dan bijak dalam mengambil keputusan serta mendahulukan kebutuhan masyarakat yang lebih urgent terlebih dahulu,” harapnya.

(Wandi)