Komitmen Dewan Dipertanyakan, Pengamat : Ini Merubah Tujuan Awal

Daerah Politik

  • Soal Niat Maju di Pilgub Jambi 2020

JAMBI – Keputusan DPR RI yang setuju mengambil cuti, untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang, sepertinya mendapat penilaian khusus dari pengamat Politik Jambi. Bagaimana tidak hal tersebut dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadi, dibandingkan kepentingan umum.

Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa angin segar bagi para dewan yang duduk di Senayan, untuk ikut dalam pertarungan Pilkada mulai tak terbendung lagi. Apalagi melihat berbagai perkembangan yang terjadi di pusat saat ini makin menguatkan posisi dewan. Sehingga, dirasa lebih banyak peluang baiknya, dari pada tidaknya.

Baru-baru ini sudah 9 Fraksi di DPR RI yang secara bersama setuju, kalau setiap anggota dewan yang ingin maju di Pilkada 2020 mendatang bisa mengambil cuti, bukan memundurkan diri dari jabatannya.

Nah sepertinya, ini tampak menjadi peluang besar bagi para DPR RI untuk ikut dalam Pilkada, tanpa harus mengorbankan jabatannya di pusat.

Lalu bagaimana dengan komitmen mereka yang kemarin ikut di Pileg? Setelah terpilih malah mau ikut Pilkada?

Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi publik, mengingat tanggungjawabnya yang diamanahkan masyarakat seakan disia-siakan? Apakah pemimpin seperti yang layak diperjuangkan oleh rakyat? Entahlah.

Melihat hal tersebut, bagaimana dengan pandangan pengamat politik Jambi? Mengingat, di ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi 2020 mendatang sendiri, sudah muncul satu nama yang tidak lain adalah anggota DPR RI. Bagaimana dengan jabatannya yang ditinggalkan selama ikut dalam masa Pilkada?

Menanggapi hal tersebut, saat dikonfirmasi Navarin Karim mengatakan sah-sah saja jika fraksi DPR RI yang memperjuangkan hak anggota dewan untuk cuti demi bisa mengikuti Pilkada serentak pada 2020 mendatang.

“Karena ada aturan begini ya, bahwa Eksekutif boleh cuti. Dalam hal ini anggota DPR yang memiliki jabatan politik. Mereka itu kan meminta kesamaan hak. Kalau Bupati Gubernur boleh cuti, kenapa mereka tidak bisa,” kata Dosen Fisipol Universitas Jambi itu kepada dinamikajambi.com melalui sambungan telepon pribadinya, Minggu (3/11) malam.

Namun, menjadi pertanyaan pria yang juga Pengamat Politik Jambi itu, apakah keputusan tersebut  untuk kepentingan umum atau pribadi. Mengingat dirinya melihat hal itu bukanlah untuk kepentingan publik melainkan kepentingan pribadi.

“Ini kesannya, DPR melakukannya untuk kepentingan pribadi. Kan untuk maju di Pilkada itu untuk kepentingan pribadi,” imbuhnya.

Bagaimana dengan jabatan yang ditinggal ? Siapa yang akan mengisinya?
Navarin menjawab, tentunya untuk mengisi kursi yang ditinggalkan tersebut harus diisi. Mengingat banyak tugas dewan yang harus diselesaikan, apalagi ditengah masa jabatannya yang baru dilantik kemarin.

“Jadi dia minta izin, kalau izin artinya pada waktu dia izin itu harus ada pengganti. Kalau tidak ada penggantikan terjadi kekosongan. Siapalah yang jadi penggantinya, kalau tidak ada pengganti kan kasian. Banyak pekerjaan-pekerjaan di DPR itu,” ungkapnya.

Dengan demikian, Pengamat Politik Jambi itu menegaskan, kepada anggota dewan yang cuti untuk ikut dalam pertarungan di Pilkada, sebaiknya fokus ke Eksekutif saja. Jangan lagi kembali ke legislatif.

“Iya kan, tujuan awal mereka kemarin jadi anggota dewan, bukan jadi Eksekutif. Tapi sekarang ingin ikut di Eksekutif. Sebaiknya, kalau memang sudah ikut di Eksekutif, fokus saja di Eksekutif. Artinya saya memandang, dewan ini lebih mementingkan kepentingan pribadi, ketimbang, kepentingan umum,” pungkasnya. (Red/Nrs)