Jokowi Tegas Tak Akan Terbitkan Perppu KPK, KPK : Terserah Presiden

Hukrim Nasional

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku hanya bisa pasrah, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan menerbitkan Perppu penganulis UU 19/2019 Tentang KPK.

Demikian disampaikan Jurubicara KPK Febri Diansyah, kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2019).

“Jadi, terserah Presiden apakah akan menyelamatkan KPK dan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Perppu atau tidak,” ujarnya.

Yang bisa dilakukan lembaga antirasuah itu kini hanya meminimalisir hasil UU baru yang hanya melemahkan KPK.

Hal itu lah yang kini sedang dilakukan setiap hari oleh tim transisi.

“Jadi kita meminimalisir efek kerusakan atau pelemahan yang terjadi di revisi undang-undang dilakukan itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan mengeluarkan Perppu KPK.

Jokowi menyatakan UU 19/2019 saat ini sedang dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena itu, selama proses uji materi belum tuntas, ia tak akan menerbitkan Perppu KPK.

“Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi, kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun,” tuturnya.

Lebih lanjut Jokowi mengaku tengah memilih figur untuk duduk di Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang merupakan amanat dari UU baru.

“Untuk Dewan Pengawas KPK masih dalam proses. Mendapatkan masukan-masukan untuk siapa yang nanti bisa duduk di dalam Dewan Pengawas KPK,” paparnya.

Jokowi menargetkan Dewan Pengawas KPK sudah terbentuk pada Desember mendatang dan akan dilantik bersamaan denga komisioner yang baru.

Merujuk UU UU Nomor 19 Tahun 2019 maka pembentukan Dewas KPK periode 2019-2023 tidak melalui panitia seleksi (pansel).

“Untuk pertama kali tidak lewat pansel. Tetapi percayalah, yang terpilih memiliki kredibilitas yang baik,” tutup suami Iriana itu dikutip dari Pojoksatu.id, Sabtu (02/11/2019) siang.