BPKAD Tanjabbar Targetkan Persil Tanah Bersertifikat Tuntas Di 2020

Pemerintahan Tanjab Barat

TANJABBAR – Pemkab Tanjabbar saat masih terus berupaya untuk menyelesaikan dan menata permasalahan asetnya, khususnya aset persil tanah milik Pemkab, yang sampai saat ini masih banyak belum memiliki kelengkapan administrasi atau sertifikat hak milik tanah.

Hal ini diakui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Tanjabbar, Rajiun Sitohang. Dia mengatakan jika saat ini masih banyak tanah Pemkab Tanjabbar yang belum memiliki sertifikat.

“Iy masih banyak sekali belum bersertifikat, ada ratusan Persil Tanah,” ujar Rajiun.

Kata dia, dari 913 persil tanah milik Pemkab yang tercatat, baru 400 bidang tanah yang memiliki sertifikat.

“Selebihnya belum bersertifikat,” ucapnya.

Dijelaskannya, adapun dari ratusan tanah yang belum memiliki sertifikat tersebut semua tersebar diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjabbar.

“Kita berharap agar pihak BPN segera menerbitkan sertifikat tanah yang sudah di ajukan. Sehingga kedepan permasalahan terhadap kepemilikan tanah Pemkab ini lebih jelas,” harapnya.

“Aset yang sudah memiliki sertifikat tersebut, kita akan melakukan penandaan dengan mendirikan plang tanda tanah milik pemkab Tanjabbar,” timpalnya.

Dikatakan Rajiun, setiap tahun pihaknya terus berupaya melakukan pengajuan kepada pihak BPN untuk pembuatan sertifikat tanah milik Pemkab Tanjabbar.

“Setiap tahun kita terus lakukan penataan aset ini, melakukan pensertifikan tanah melalui Badan pertanahan nasional (BPN),” katanya.

Namun ditahun 2017 lalu dari sekitar 116 persil tanah lebih yang di ajukan untuk pembuatan sertifikat dan hanya terealisasi sampai sekarang ini sekitar 14 lahan tanah.

“Sebenarnya sesuai ajuan kita 20 sertifikat perbulan sesuai mphd, namun pihak BPN hanya sanggup lima sertifikasi perbulan nya,” terangnya.

Ditanya kenapa hanya Lima yang sanggup di lakukan pihak BPN? Rajiun menyebut kalau dirinya kurang tahu apa alasan dari BPN.

“Kalau menurut saya mungkin mereka kekurangan tenaga, namun untuk lebih jelasnya tanyakan langsung kepada mereka BPN,” ujarnya.

“Targetkan kita sebenarnya di tahun 2020 mendatang bisa tuntas semua, namun apabila tidak tuntas dengan sertifikat, kita akan mengunakan dokumen lain seperti sporadik. Namun kita akan tetap berupaya sertifikasi ini bisa selesai. Arti tanah pemkab ini harus mempunyai dokumen. Itu artinya, bahwa bukan hanya tercatat namun itu harta kita, ada bukti kuasa kalau tercatat kan termanfaatkan,” tutupnya.

(hry)