Setengah Periode Masa Jabatan, Wabup Muaro Jambi Sebut Terus Lakukan Pembenahan

Muaro Jambi Pemerintahan

MUARO JAMBI – Menginjak masa pemerintahan yang sudah memasuki setengah Periode, masa kepemimpinan Bupati Masnah dan wakil bupati Bambang Bayu Suseno (BBS) terus melakukan Pembenahan demi kemajuan kabupaten muaro Jambi, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh wakil Bupati Bambang Bayu suseno saat ditemui di ruang kerjanya.

Dikatakannya, Berbagai Program yang ada di OPD, Seperti Dinas Pertanian, Dinas pendidikan, Dinas PUPR dan dinas lainnya, seyogyanya dapat berjalan dan tepat sasaran, namun dirinya juga menyadari, menjalankan Roda Pemerintahan itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan, namun butuh keseriusan, kerja keras, terutama bagi kepala OPD dan jajarannya, agar fokus dan mencari terobosan terobosan dalam melaksanakan program-program kerjanya.

Wakil Bupati BBS juga mengatakan selain dibutuhkan terobosan dari para OPD dan jajarannya, tentu juga perlu diadakannya evaluasi kinerja OPD setiap bulannya, hal ini guna mengetahui sejauh mana program yang sudah berjalan dan kendala apa yang di hadapi.

“Saya usulkan ke Bupati, setiap bulannya itu ada rapat dengan OPD, jadi disitu kita Bisa membahas hal hal penting terkait permasalahan dan program kerja OPD kedepannya,”sebutnya.

Dipaparkannya, jika itu terealisasi maka tentunya bupati dan wakil bupati dapat memberikan masukan serta membahas berbagai permasalahan yang ada di beberapa OPD.

Wabub BBS mencontohkan, seperti umpamanya di BPKAD, agar dalam pengelolaan anggaran untuk dibuat siklus anggaran mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan peraturan-pertaturannya, sehingga mudah dipahami oleh stakeholder.

Kalau Bapenda, agar bisa mengoptimalkan sumber PAD dan mencari solusinya permasalahan serta penggunaannya, seperti PAD yang berasal dari BUMD, pajak, retribusi, dan lain-lain dan untuk Dinas Pertanian,agar mendata RDKK jatah pupuk, benih pajale, jalan usaha tani dan lainnya.

Begitu juga Untuk Dinas PU Binamarga, sinkronisasi data panjang jalan, status jalan kabupaten yang dinaikan menjadi jalan provinsi, penuntasan pembangunan jalan, pembangunan dan perbaikan jembatan.

Bagian Hukum Setda Pemkab, agar mencermati produk hukum seperti Perda, Perbub terkait program yang akan dilaksanakan.

“Jadi kalau itu bisa berjalan setiap bulannya, kita bisa memberikan masukan saran pendapat, ataupun sebaliknya, kita yang akan dengarkan keluhan dari OPD itu, untuk mencari solusi terbaiknya,”jelasnya. (*)