Paripurna DPRD Heboh, 3 Pemuda Pasang Spanduk Tolak Revisi UU KPK

0
160
Aksi penolakan revisi UU KPK menjalar ke Sumatera Utara, Senin (09/09/2019) dimana 3 pemuda nekat memasang spanduk di DPRD Sumut. Akibatnya, paripurna jadi heboh.
Aksi penolakan revisi UU KPK menjalar ke Sumatera Utara, Senin (09/09/2019) dimana 3 pemuda nekat memasang spanduk di DPRD Sumut. Akibatnya, paripurna jadi heboh.

SUMUT – Suasana Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara di Lantai 2 Gedung Dewan, mendadak heboh, Senin (9/9/2019).

Ini lantaran aksi tiga orang pemuda mendadak naik ke lantai 2 ruang rapat dan menggelar aksi di tengah rapat paripurna yang berlangsung dengan tensi tinggi pembahasan qourum tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut 2019.

Para pemuda itu menjadi pusat perhatian karena membentang spanduk menolak adanya usulan Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sambil menyanyikan lagu ‘Padamu Negeri’.

Spanduk hitam dengan tinta putih itu bertuliskan ‘Tolak Revisi UU KPK Capim KPK Bermasalah’.

Beberapa anggota DPRD Sumut sempat berteriak agar penertiban dilakukan. “Tolong ditertibkan itu. Ini sudah menciderai rapat kita,” teriak beberapa anggota dewan.

Tapi respon berbeda ditunjukkan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman. “Sudah biarkan. Itu penyampaian aspirasi,” ujarnya.

Pun demikian, petugas pengamanan gedung langsung naik ke atas dan menarik spanduk itu, dan massa diminta keluar gedung.

Wagirin Arman mengapresiasi aksi itu karena bagian keluhan masyarakat.

“Walaupun mereka datang tidak dalam posisi yang tepat menurut kawan-kawan, tapi saya atas nama DPRD Sumut saya berterimakasih. Karena ada informasi penting yang disampaikan ke DPRD Sumut ini bahwa menolak, adanya rencana revisi UU KPK,” kata Politisi Golkar itu.

Sementara itu, massa Koalisi Rakyat Sumatera Utara Bersih (Korsub) mengatakan penolakan yang mereka lakukan terhadap revisi UU KPK, karena itu adalah bentuk pelemahan yang sangat sistematis. “Kami secara tegas menolak rencana revisi UU KPK ini,” ungkap Maswan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan

“Kita selaku rakyat sangat kecewa dengan revisi itu. Karena hari ini Sumut merupakan penghasil koruptor terbanyak. Bahkan, kita lihat beberapa anggota Dewan secara berjamaah ditangkap KPK,” ungkap Maswan.

Maswan mengatakan Korsub mendesak agar DPRD Sumut menyampaikan aspirasi penolakan itu ke pusat. “Kami juga meminta agar Capim KPK yang bermasalah itu ditolak. Ini pelemahan sistematis. Karena jika direvisi, KPK akan menjadi lembaga di bawah pemerintah. Padahal harus independen. Lalu kewenangan penyadapan oleh KPK akan dihilangkan, ini pelemahan kepada upaya pemberantasan korupsi,” tambah Ibrahim dari Sahdar.

Sumber : PojokSatu