Diduga Persulit Konsumen, LPKNI Datangi BPN RI Kota Jambi

0
265
Ketua LPKNI Jambi, Kurniadi Hidayat, Rabu (04/09/2019) sore saat dijumpai awak media, Foto ; Dinamika Jambi.com
Ketua LPKNI Jambi, Kurniadi Hidayat, Rabu (04/09/2019) sore saat dijumpai awak media, Foto ; Dinamika Jambi.com

JAMBI – Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Jambi, menerima laporan dari konsumen terkait permasalahan titik koordinat milik seorang warga, yang tidak dikeluarkan surat keterangannya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia (RI) Kota Jambi.

Dalam perkara ini, diketahui warga tersebut sudah 5 kali mendatangi BPN RI Kota Jambi, bahkan sudah mengurus administrasinya. Namun hingga saat ini, belum dikeluarkan, dengan alasan pihak BPN tidak bisa memberikan secara tertulis.

Seperti yang disampaikan Ketua LPKNI Jambi, Kurniadi bahwa konsumen tersebut sudah membuat permohonan secara tertulis, tapi mengapa pihak BPN tidak bisa memberikannya secara tertulis juga.

“Kan konsumen ini sudah ada surat keterangan dari Bank, bahwa sertifikatnya ada di Bank. Pihak bank juga sudah memberikan surat rekomendasi, bahwa sertifikat tersebut adabdi bank. Tapi kenapa BPN tidak bisa keluarkan surat keterangannya secara tertulis,” kata Kurniadi pada awak media, Rabu (4/9/19).

Ketua LPKNI Jambi itu juga menerangkan, bahwa BPN membenarkan bahwa titik Kordinat tersebut memang ada di lokasi yang ditunjuk.

“Alasan BPN persoalan sudah salah dari awal. Tapi mengatakan bahwa titik Kordinatnya memang disitu, mereka bisa menyatakan secara lisan, tapi mengapa tidak bisa mengeluarkannya secara tertulis,” paparnya.

Namun sangat disayangkan dalam hal ini, yakni konsumen sudah mengurus semuanya, hingga sudah membayar administrasinya, namun tidak dikeluarkan surat keterangan secara tertulis.

“Sebelumnya tidak diminta sertifikat asli, namun setelah diurus administrasinya terakhir baru meminta sertifikat aslinya, kan tidak benar ini.” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, bahwa hal semacam itu tentu sangat merugikan konsumen. Dimana ada 10 titik Kordinat lahan tersebut yang diurus, masing-masing itu mengurus administrasinya sebesar Rp. 50 ribu.

“Inikan jelas ada kerugian, ada 10 titik yang dia urus, dan 1 titiknya sudah membayar Rp. 50 ribu.” ungkapnya.

Padahal konsumen tersebut hanya minta surat keterangan, benar atau tidaknya titik Kordinat tersebut.

“Kami cua minta surat keterangan itu, kalau ada ya bilang benar disitu titik Kordinatnya ya, kalau tidak kami juga tidak masalah.” pungkasnya

(Nrs)