Diduga Kades mengabaikan kepentingan publik seperti kebutuhan jalan.

Habiskan DD 600 Juta, Kades Sungai Udang Tabrak Peraturan Menteri

Daerah

MERANGIN – Kucuran Dana Desa (DD) dalam beberapa tahun terakhir ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuat banyak desa mandiri. Namun sebaliknya, tak sedikit yang terjerat kasus dan berujung dipenjara.

Hitam putih alokasi DD ini, juga ramai jadi protes. Seperti yang terjadi di Desa Sungai Udang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin. Warga protes pembangunan Gedung Olahraga dan Seni (GOS) yang belum diperlukan. Apalagi, pembangunan menguras anggaran Rp 600 juta. Waduh.

“Pembangunan ini sudah di protes. Gedung ini belum diperlukan, dipaksa dibangun. Sementara masyarakat masih butuh jalan. Banyak keperluan penting, kok dibangun itu,” protes warga.

Kata warga yang minta namanya disimpan, pembangunan itu jelas tak sesuai kebutuhan. Akibatnya, pembangunan dinilai menabrak aturan.

“Dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 jelas disebutkan prioritas pengunaan dana desa. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan mendesak dan kepentingan masyarakat,” bebernya.

Bukan apa-apa, Desa Sungai Udang sendiri masih terlihat membutuhkan peningkatan jalan. Jalan poros desa, masih berupa timbunan koral dan sirtu. Sementara jalan lingkungan desa yang ada, malah lebih buruk.

Nyaris tidak ada pembangunan jalan rigit beton yang umumnya dibangun desa dari DD. Dinamika Jambi yang memantau langsung desa, masih terlihat kebutuhan lain seperti drainase dan sebagainya.

Desa Sungai Udang sendiri memiliki BUMDes, Udang Jaya Mandiri berupa toko yang menjual gas, sembako dan pulsa.

Terkait hal ini, Kepala Desa Sungai Udang, Ahmad Yusuf mengaku adanya protes warga pada alokasi DD. Terang-terangan, Ia mengungkapkan protes dan upayanya dalam pembangunan itu.

“Kita sudah Musdes (Musyawarah Desa) waktu itu. Sudah panjang lebar, sudah diputuskan untuk pembangunan drainase, ini bangun itu. Akhirnya saya pending (tahan,red). Sampai kita bentrok juga dengan masyarakat. Kita susah juga ngasih tau dengan masyarakat,” katanya saat ditemui Dinamika Jambi di kediamannya baru-baru ini.

Akhirnya, kades mengundang pihak terkait untuk membantu mensosialisasikan pembangunan ini.

Menariknya, kades mengatakan pembangunan GOS ini hanya untuk 2 agenda tahunan. Yakni acara 17 Agustusan dan ulang tahun Transmigrasi. Ratusan juta duit APBN untuk gedung ini juga tak memiliki target pendapatan untuk desa. Nah loh?

“Untuk ke depan, mungkin di sewakan. Kalau ada yang mau,” ungkapnya.

Berita Terkait : Kades di Pamenang Selingkuh Istri Timsesnya, Tapi Diduga Rekayasa?

Sementara di masyarakat, protes ini semakin mencuat. Selain pengunaan anggaran mengabaikan peraturan, kades juga dituding melakukan pungli dan dugaan korupsi pada proyek rigit beton senilai Rp 50 juta. Hal ini semakin diperparah, dengan kasus dugaan selingkuh yang terus mencuat ke publik. (Erw/Hsb)