Sidak Pegawai, Pemprov Jambi Bentuk 3 Tim

0
205

JAMBI – Setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 M, kehadiran para pegawai bakal jadi perhatian. Baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau yang kerap disebut honorer akan dipantau kehadirannya lewat Inspeksi Mendadak alias Sidak.

Sidak yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 13 Juni 2019 tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Johansyah, SE,ME, Minggu (9/6) sore.

Bilangnya, sidak dilakukan sesuai dan aturan yang berlaku, dan secara spesifik diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 669/Kep.Gub/BKD-4.2/2019 tentang Pembentukan Tim Inspeksi Mendadak Setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H/2019 M.

Johansyah menjelaskan, inspeksi mendadak yang akan dilaksanakan oleh tim inspeksi bertugas untuk : 1.Melakukan pemantauan dan pengecekan kehadiran PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi pasca Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H/2019 M, 2.Merekapitulasi hasil inspeksi mendadak/pemantauan tingkat kehadiran PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi pasca Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H/2019 M, dan 3.Menyusun laporan hasil inspeksi mendadak/pemantauan tingkat kehadiran PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi pssca Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H/2019 M.

Sidak, lanjut Johansyah, akan dilakukan oleh 3 tim, Tim I dipimpin oleh Gubernur Jambi, Tim II dipimpin oleh Sekda Provinsi Jambi, dan Tim III dipimpin oleh Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum (A 3).

“Sidak dilakukan setelah apel pagi. Tim I berkumpul di rumah dinas Wakil Gubernur Jambi di Telanaipura, Tim II dan Tim III berkumpul di Kantor Gubernur Jambi,” ujar Johansyah.

Mengenai sanksi atas ketidakhadiran pegawai, Johansyah menyatakan bahwa sansksi yang diberikan adalah pemotongan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan teguran tertulis dari atasan langsung, ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan juga kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Hasil sidak disampaikan langsung ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara online ke website Kemenpan RB pada hari itu juga paling lambat pukul 15.00 WIB,” terangnya. (Hmsprov)