Diduga Keluarkan Surat Suara Tak Sesuai Dengan Pemilih, Bawaslu Panggil KPU Ini

0
187

BATAM – Pengawasan dan investigasi yang dilakukan Bawaslu Kota Batam terhadap proses pendistribusian logistik pemilu, pertentangan yang melibatkan kode etik yang dilakukan oleh KPU Kota Batam. Dari penelusuran di lapangan, tidak hanya pengiriman surat suara ke TPs yang terlambat, namun diketahui ada beberapa proses lain yang dijalani.

Komisioner Bawaslu Kota Batam Divisi Hukum, Mangihut Rajagukguk mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Salah satunya, surat suara yang dikeluarkan tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang dibayarkan di DPT pada TPS.

“Seharusnya tidak terjadi. Ada juga perdebatan carut marutnya proses pendistribusian logistik, penghitungan juga sampai tidak sesuai, ”kata Mangihut di Kantor Bawaslu Kota Batam, Batam Center, Kamis (18/4).

Terkait dengan pelaksanaan yang tidak sesuai harapan ini, Bawaslu sudah menyiapkan laporan hasil pengawasan (LHP). Itu berdasarkan temuan atau carut marutnya logistik pendistribusian yang dilakukan oleh KPU Batam.

Temuan tersebut, akan dikeluarkan terlebih dahulu untuk sebelumnya dikeluarkan dari Bawaslu. Dasar Bawaslu memanggil KPU sendiri, bersumber dari temuan bukti-bukti di lapangan. “Mayoritas keterlambatan pendistribusian surat suara itu di dua kecamatan yaitu di Sagulung dan Sekupang,” jelas Mangihut.

Sementara itu, komisioner Bawaslu Batam Bidang Penindakan, Bosar Hasibuan menjelaskan, sulitnya proses pemungutan suara di Batam tidak lantas membuat proses yang telah dijalani gugur. Keterlambatan pendistribusian surat suara ke TPS, tertukarnya surat suara antar dapil, atau ketidaksesuaian antara jumlah pemilih di DPT dengan jumlah surat suara yang lebih banyak, tak akan bisa mendiskualifikasi hasil penghitungan suara.

Hal itu, tidak masuk dalam kategori yang membatalkan pemilihan, membatalkan, atau mengulagi prosesnya, sesuai aturan yang ada di PKPU. Penghitungan ulang surat suara, lanjut Bosar, bisa dilakukan jika penghitungan sebelumnya dilakukan tanpa adanya penerangan lampu, atau ada KPPS yang melakukan pengrusakan pemilu logistik seperti surat suara dibakar dan sebagainya.

“Misalnya surat suara yang sudah tertukar dan tercoblos, itu tetap dihitung dan hasilnya masuk ke parpol,” tegas Bosar.

Sesuai PKPU itu sendiri, pemilu bisa diulang jika terjadi bencana alam, kerusuhan massal. Kalau diluar tidak seperti itu, tak boleh menggelar pemilu ulang.

Sumber : JawaPos.com