Ongkos Politik Yang Harus Dibayar Mahal

0
188

ONGKOS politik yang mahal memang tidak bisa disamakan dengan harga bahan pangan di pasar tradidional yang masih bisa dibicarakan dari hati ke hati. Artinya, tidak ada peluang untuk hidup bagi partai politik yang tidak punya persediaan banyak uang untuk memompa dukungan hingga membesar supaya dapat — setidaknya — mengimbangi perolehan dukungan seperti partai politik lain, apalagi hendak menumbangkan dominasi suara yang hendak diperoleh saat pertarungan total ketika pemilihan dilakukan, entah untuk calon kandidat Presiden maupun anggota Parlemen serta para calon anggota dewan di daerah.

Politik biaya tinggi itu sendiri memang akibat langsung dari sistem tatanan politik yang salah kaprah. Sehingga mekanisme politik yang hendak dibangun menjadi sungsang. Hingga menimbulkan budaya politik yang membuat dirinya tidak bisa berjalan normal, baik sebagai lembaga politik maupun instansi yang diharap bisa memberi arahan dan pendidikan politik bagi rakyat. Pendek kata, jika partai politik tidak tidak cukup punya banyak uang, maka nelangsalah hidupnya.

Karena kesalahan partai politik di Indonesia sejak Orde Baru minimal sudah dipersepsikan sebagai mesin pencetak uang. Akibanya, dengan uang juga banyak orang berduyun -duyun berhasrat menanamkan investasinys di partai politik. Ya, tentu saja menjadi absah besaran nilai investasi yang sudah ditanam merasa berhak menuai hasil panen pada saatnya yang telah sangat matang hitungan waktunya.

Karena itu saat hendak Pilpres atau Pilkada serta Pileg, masa panen raya para pemilik saham partai politik memetik buahnya entah dengsn cara apa saja, termasuk menawarkan jabatan baru yang telah dikapling sebelumnya. Belum lagi peluang membagi posisi mulai dari internal partai politik sendiri hingga peluang proyek yang bersifat sampiran. Dalam distribusi jatah proyek ini pula, toh tidak jumlah anggota legislatif yang tersabdung atau terjerat perangksp buruan yang dipasang sendiri itu.

Ikhwal politik uang dalam khazabah budaya politik Indonesia, jelas bermula dari habitat politik itu sendiri yang mau menempuh jalan pintas indikator dari penyebabnya karena pengelola partai politik sendiri tidak tahan banting serta tak cukup memiliki kemampuan linuih. Dalam arti memiliki daya rekat berdasarkan kemampuan menyihir dengan ideologi berpartai.

Yang tampaknya terjadi mulai rekruitmen kader sudah sungsang. Mereka yang mau datang tanpa ada seleksi yang jelas. Hingga semua jadi berbasis uang. Ada motifasinya yang mencari uang dengan kesiapan kerja apa saja, ada pula yang datang bawa uang untuk dapat jabatan tertentu sesuai dengan nogosiasi serta hasil kesepakatan.

Agaknya begitulah proses kaderisasi partai politik putus, tak jalan sesuai proses yang seharusnya dilakukan. Yang lebih parah lagi mereka posisi dan kedudukan mereka dalam partai yang diperoleh lewat jalan toll, lebih pintas. Karena punya nama atau duit. Maka tidak heran jika banyak kalangan artis dan para perwira purnawirawan yang berdesak-desakan masuk partai politik, sementara basis politiknya masih nol besar. Tapi sekali lagi semua dilakukan karena demi uang dan semua untuk mendongkrak elektabilitas partai supaya tidak jadi bilangan katagori gurem.

Dalam kondisi serupa inilah biasanya para peringgi partai politik menjadi merasa terus terdesak untuk mencari uang sebanyak-banyak mungkin guna membesarkan partai yang dia pimpin. Jika tidak, mana mungkin mesin partai bisa bergerak, karena sudah sejak awal penanaman basis ideologinya sudah salah; duit dan duit.

Mungkin saja tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, bagaimana mungkin uang sebanyak itu dapat berputar, didistribusikan keluar-masuk partai sedemikian deras sesuai dengan keperluan dan kepentingan dari pengelolanya agar partai bisa gemuk dan makin menawan hingga bisa menarik sebanyak-banyak mungkin para simpatisan serta pendukung partai, meski tidak sama sekali melalui proses atau mekanisme rekruitmen yang benar.

Pengakuan jujur seorang kawan semasa remaja dulu yang kini telah menjadi bagian terpenting dari lingkaran elite partai terbilang besar di republik ini, mengungkap bahwa dia pun sangat takjub dengan ulahnya sendiri yang begitu banyak dan besar ikut mengendalikan duit yang begitu deras beredar di dalam partainya, sehingga dia melukiskannya seperti air hujan yang deras sedang berada pada puncak musimnya. Gambaran ini dia ungkapkan pada saat menjelang pemilihan umum yang berlangsung serempak seperti sekarang, untuk 17 April 2019.

Tentu saja saya sendiri pun bisa makhfum, karena memang sekarang saatnya juga berada pada puncuk klimak dari pertarungan politik terseru menyongsong pemilihan calon Presiden, calon legislatif mulai dari pusat hingga tingkat daerah.

Ongkos politik memang harus dibayar mahal karena sudah menyalahi desain awal perencanaan membangun partai politik itu sendiri yang mau serba instan; cepat saji dan agar cepat pula bisa dinikmati. Akibatnya pun mungkin tidak pernah diduga sebelumnya, bagaimana mungkin gaya bajing loncat bisa begitu mudah bisa menjadi budaya dalam partai politik. Jawaban yang pasti jelas karena basihnya bukan ideologi, tapi sekedar uang dan sedikit nama beken seperti artis atau sisa pamor jabatan sebagai pensiunan atau purnawirawan. Apalagi untuk para saudagar atau pengusaha yang telah merasa punya duit turah ingin dikonversi dengan jabatan dan kekuasaan yang belum pernah terwujud ada dalam mimpi duniawinya. ***

Jacob Ereste

Penulis merupakan Direktur Eksekutif Atlantika Institut Nusantara dan aktivis aktif buruh