Perumahan SAD Belum Serah Terima, Bagaimana Pemeliharaan?

0
111

SAROLANGUN – Pembangunan Perumahan untuk Warga Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Sekamis Kecamatan Cermin Nan Gedang pada 2017 yang lalu, ternyata belum ada serah terima dari pihak Provinsi terhadap Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Dengan kondisi ini, jika belum diserah terima Pemerintah Kabupaten tidak bisa melakukan pembenahan jika terjadi kerusakan.

Menanggapi persoalan ini, Wakil Bupati Sarolangun H.Hilal Latil Badri mengatakan, untuk semua itu ada proses tertentu.

“Itukan ada prosesnya, mungkin dari pihak yang membangunkan pihak provinsi, nanti akan kita konsultasikan. Namun sebenarnya, perumahan itu sudah bisa ditempati dari kemarin malah sudah bisa ditempati, dan tidak ada masalah. Hanya saja, untuk pemeliharaan kita tidak bisa melakukan pemeliharaan karena belum diserahkan,“ ungkap Wabup

Jika pada tahun ini tidak juga dilakukan serah terima oleh Pemerintah Provinsi, Pemda Sarolangun akan mempertanyakan.

“Iya karna itu baru setahun yang lalu, iya kita tunggu saja tahun ini. Jika memang tahun ini tidak ada juga, baru kita tanyakan masalah serah terima,” jelas Wabup

Saat disinggung apakah ada upaya untuk mendesak pihak provinsi, untuk melakukan serah terima ? Wabup mengatakan hanya mempertanyakan.

“Kita hanya mempertanyakan, jadi nanti kita tanyakan bagaimana kok sampai hari ini belum juga diserahkan,“ katanya

Kendati demikian, Hilal berharap agar pihak provinsi segera mungkin melakukan serah terima, sehingga pihak Pemerintah Kabupaten dapat membina warga SAD untuk tetap menempati ruamh tersebut.

“Yang jelas kita berharap terutama rumah itu untuk SAD, iya harapan kita untuk ditempati dan tidak melangun (berpindah-pindah) supaya sebagaimana harapan kita dari pemerintah inikan bagaimana mereka tidak berpindah-pindah, jadi cukuplah orang tuanya yang mencari nafkah dan anak-anaknya harus tinggal dirumah itu,“ bebernya

Sementara itu, untuk perumahan SAD yang berada di Kecamatan air hitam, berdasarkan informasi yang didapatkan dilapangan menyebutkan bahwa lahan itu sendiri belum dibayar oleh Pemda, menanggapi hal ini wabup mengatakan terkendala di anggaran.

“Terkendala masalahnya itu ada pada anggaran, jadi iya kita anggarkanlah di APBD murni ini, dan ini berdampak dari APBD-P yang tidak disahkan kemarin, bukan hanya itu saja dampaknya juga terlihat dari kegiatan di dinas-dinas,“ pungkas Wabup (Ajk)