Pasca SP3 Oknum Pajak, Polda Metro Jaya Didugat ?

0
198

JAKARTA– Polda Metro Jaya kembali digugat akibat keputusan mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan (SP3). Kali ini PT SPIE OIL and Gas Service Indonesia (PT SOGSI) menuntut pembatalan SP3 atas kasus penggelapan uang perusahaan yang dilakukan Samir Abbes (SAB) 2010 senilai USD 65 ribu atau hampir Rp 1 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Uang tersebut diklaim SAB untuk mengurus persoalan pajak, tapi tidak jelas untuk urusan pajak apa karena tidak ada bukti setor pajak ke KPP, di sisi lain catatan pembukuan internal menyebut dana itu untuk konsultan pajak tapi celakanya sama sekali tidak ada jasa konsultasi pajak yang diterima PT SOGSI.

Kuasa Hukum PT SOGSI Iming Tesalonika menuturkan, kasusnya bermula saat SAB sebagai Country Manager PT SOGSI di Indonesia melakukan tindakan mengambil uang perusahaan USD 65 ribu. SAB menyebutnya untuk mengurus pajak. Pengambilan itu dilakukan sekitar 2010. lalu. ”Ini perusahaan Prancis ya, SAB ditunjuk Country Manager atau memimpin di Indonesia,” paparnya.

Investor asing manapun tentu menginginkan pembayaran dilakukan sesuai dengan prosedur. Namun, SAB justru bertindak sepihak menginginkan penghematan yang kemudian mengurus pajak melalui seorang oknum. ”Pengakuannya pada kantor pusat Paris, kalau bayar pajak sesuai prosedur akan mahal,” tuturnya.

Tentu saja, Pembayaran pengurusan pajak itu sama sekali tanpa nota atau tanda terima. Namun, tutur pengacara Iming Tesalonika, manajer keuangan perusahaan menjelaskan memang mengetahui bahwa seorang oknum pajak yang mengasuh perusahaan itu bertemu secara personal di kamar ruang kerja SAB, beberapa hari setelah penarikan tunai USD 65 ribu oleh SAB. “Apakah dibayarkan semuanya ke oknum kantor pajak untuk mengurangi pajak alias menyuap atau malah hanya 1/5 atau 1/10 saja, manajer keuangan Erlina tidak mengetahui,” ungkapnya.

Karena seringnya penarikan tunai dengan alasan suap ke oknum KPP, kantor Pusat kemudian memecat SAB 2014 dan melaporkan SAB ke Polda Metro Jaya. Perusahaan ingin taat kepada hukum, dengan melaporkan SAB yang diduga melakukan penggelapan uang perusahaan sekaligus penyuapan ke oknum petugas pajak.

”Tapi, laporan polisi itu justru tiba tiba di SP3 dan 2 hari setelah tanggal surat SP3 ditandatangani Nico Avinta dirkrimum polda metro jaya, surat SP3 sudah muncul sebagai alat bukti yang diajukan oleh SAB di pengadilan Paris, lengkap dengan penerjemahan tersumpah bahasa Perancis,” papar Iming Tesalonika.

SP3 itu juga dinilai banyak memiliki kejanggalan, sebab pelapor dan pihak luar, seperti ahli tidak diundang. Itulah kenapa, dia berpendapat kalau SP3 sangat mendadak sekali. ”Tanpa prinsip transparansi dan akuntabilitas,” paparnya.

Sumber : Jawapos.com